Persiapan Tahun Ajaran Baru, Walikota Surabaya Lakukan Pertemuan bersama Kepala Sekolah SMP

Surabaya, Kabargress.com – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan melakukan pertemuan bersama Kepala Sekolah SMP negeri dan swasta seluruh Surabaya di Ruang Sidang Wali Kota, Rabu (10/03/21) pagi.

Pertemuan tersebut bertujuan mengarahkan para Kepala Sekolah (Kepsek) SMP negeri dan swasta di Surabaya untuk mempersiapkan tahun ajaran baru 2021/2022 yang akan segera tiba.

Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Walikota Surabaya bersama para Kepsek membuat persetujuan bahwa setiap rombel di sekolah maksimal 32-33 murid. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Namun, jika mengacu dengan jumlah yang sudah ditentukan, dikonfirmasi masih ada kurang lebih 5.100 murid yang masih tidak bisa ditampung. Itu semua terhitung dari yang negeri maupun swasta.

Eri mengatakan, jika semua ini tanggungannya Pemerintah Kota, jangan salahkan jika dilakukan penambahan kelas. “Pendidikan ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan anak bangsa ke depannya,” sahut Eri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya menginginkan agar semua anak ke depannya bisa sekolah, dan bisa saling menyadari dan bekerjasama dengan lebih baik antara sekolah negeri dan swasta untuk membantu Walikota terkait pendidikan tersebut.

Yang kedua, Eri menjelaskan terkait pendapatan guru yang mayoritas masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), serta persaingan antar sekolah yang membuat pendapatan para guru menjadi masih rendah.

Dia menyebutkan, setiap sekolah memiliki guru pengajarnya masing-masing, sehingga jam kerjanya menjadi cuma 3 jam sehari, dan pendapatan itu tidak mencapai Upah Minimum Kota (UMK).

“Saya berharap, ayok gandengo. Seng Nang kene 3 jam, lalu dia pindah sekolah satunya. Sehingga ketemunya 24 jam. Kalau begitu, harus UMK,” ucap Eri.

Lalu yang ketiga ada untuk sekolah Inklusi. Sekolah khusus seperti ini, Eri mengatakan untuk mewajibkan penambahan jumlah tenaga pengajar, serta pelayanan dan pengajaran yang lebih ditingkatkan.

“Pemerintah harus hadir disana, sehingga pemerintah harus ramah dengan yang inklusi, ramah dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Itu tanggungjawab dan keadilan dari pemerintah. Itulah tugas pemerintah,” pungkas Eri. (ZAK)