Tulungagung, KabarGress.com – Rapat Paripurna Peraturan Daerah ( Perda ) 2021 bertempat di ruang Wicaksana Kantor DPRD , di buka oleh Ketua DPRD Marsono ,S.Sos, Sabtu ( 28/11/2020) . Hadir Rapat Paripurna Bupati Tulungahung , Drs. Maryoto Birowo , MM, dan Sekda Drs.Sukaji beserta undangan lain.
Paripurna tersebut fokus kebijakan Penganggaran Perubahan Plapon Tahun Anggaran 2021 dimana di sinergikan dengan lima program preoritas Indonesia maju.
” Lima program atas perubahan penganggaran tahun 2021 masuk dalam skala preoritas berorentasi Indonesia Maju ,” tegas Bupati kepada awak media.
Menurut Bupati ,tahun anggaran 2021 anggaran pendapatan kabupaten Tulungagung sebesar Rp 2.394.260.047.478. Belanja Daerah Rp 2.506.260.470.478. Defisit Rp 119.000.000.000. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 120.500.000.000. Pengeluaran Pembiayaan Rp 8.500.000.000. Pembiayaan Netto Rp 112.000.000.000. SILPA Rp 0″.
APBD kabupaten Tulungagun untuk tahun 2021 lanjut Bupati akan di prioritaskan untuk pembiayaan , Pendidikan dan Kesehatan , dan Insfratruktur. Tiga program tersebut sesuai dengan program Bupati dalam rangka memenuhi ekspektasi warga kabupaten Tulungagung.
Pendidikan tambah Bupati merupakan hak masyarakat yang bertujuan membangun Sumber Daya Masyarakat ( SDM ) berkualitas. Pemerintah kabupaten Tulungagung concern sukseskan pendidikan , melalui skema penganggaran.
” Pendidikan dan Kesehatan serta Insfratruktur juga sebagai penyederhanaan regulasi, birokrasi dan tranformasi ekonomi ,” tambah Birowo
Bupati tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Tulungagung dan anggota Dewan yang terhormat . Sebab Ranperda APBD dan Ranperda lainnya yang di usulkan telah ditetapkan menjadi Perda .
” Saya apresiasi kepada Ketua DPRD berserta seluruh anggota dewa yang terhormat Raperda telah di setujui dan di sah kan, “ujarnya.
Apresiasi dan penghargaan yang sama di sampaikan Ketua DPRD beserta seluruh anggota legislatif kepada Bupati , atas di sah kan bersama APBD Tahun Anggaran 2021 , bersama program preoritas yang telah di buat.
Ketua Fraksi PDIP, Sumarsono meminta Pemkab anggaran yang di prioritaskan pemulihan untuk ekonomi, peningkatan PAD juga di beberapa OPD dan pelayanan di 32 Puskesmas pelayanan E- KTP di setiap Kecamatan agar segera di laksanakan.
” Termasuk anggaran MKKS, MGMP, untuk tim paskibraka agar di kembalikan ke Dikpora. Permintaan anggaran itu dapat di prioritaskan lebih lanjut, ” desaknya. Sementara Imam Khambali dari Fraksi Hanura meminta untuk pembangunan infrastruktur hendaknya dapat dilaksanakan secara merata. (Adn)
More Stories
Smartfren Sukses Antisipasi Peningkatan Traffic Natal dan Tahun Baru 2023 di Jawa Timur
PENGUATAN KELAMBAGAAN KPPU SUDAH SANGAT URGENT
Warung Nasi Mbolang Murah Meriah