27/01/2021

Jadikan yang Terdepan

Kebebasan Absurd Dalam Demokrasi

Oleh: Chusnatul Jannah
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Acara Silaturahmi Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Timur batal digelar. Acara tersebut mendapat penolakan dari massa yang sudah berdemo di Gedung Juang 45 pada Senin, 28 September 2020. Ratusan massa yang tergabung dalam KITA (Koalisi Indonesia Tetap Aman) memblokade gedung tersebut dengan berorasi menolak acara KAMI.

Beberapa poster yang terpampang dalam aksi penolakan terhadap KAMI bertuliskan, ‘Penolakan ‘ Cinta NKRI = Tolak KAMI’, ‘ Indonesia milik kita bukan KAMI’, ‘ Tolak Pembuat gaduh dan tanpa Solusi’, ‘KAMI = HTI, Intoleran = Pendamba Khilafah’, dan ‘Tolak KAMI = Koalisi Aksi Menghancurkan Indonesia’.

Acara itu dibubarkan dengan alasan tak memiliki izin dan dikhawatirkan memunculkan klaster baru kasus Covid-19 di Surabaya. Hal yang paling menarik dari peristiwa ini adalah alasan dan beragam poster yang terpampang dalam poster penolakan tersebut. Mari kita bahas dengan kepala tenang dan pikiran berimbang.

Pertama, alasan acara tersebut tak mendapat izin dari kepolisian sepertinya sudah menjadi alasan klasik. Padahal, acara itu berada diadakan secara indoor. Apakah perlu ada izin dari pihak aparat? Sepemahaman penulis, acara indoor hanya perlu pemberitahuan. Bukan perizinan. Jadi curiga. Penolakan acara KAMI lebih bernuansa politis ketimbang administratif.

Kedua, alasan memunculkan klaster baru Covid juga aneh. Sebab, massa penolak KAMI mestinya juga dibubarkan sebelum acara tersebut dihentikan. Keduanya sama-sama berkerumun. Mengapa acara KAMI saja yang dibubarkan?

Kalau takut menambah penularan Covid, kok pilkada tetap digelar? Kampanye paslon di beberapa daerah juga ambyar. Acara dangdutan malah dibiarkan. Sangat tidak konsisten. Mestinya, kalau melarang kerumunan massa, ya larang saja semua bentuk kegiatan berkerumun. Jangan tebang pilih.

Ketiga, kebebasan absurd dalam demokrasi dipertontonkan secara telanjang. Penolakan, persekusi, dan intimidasi kepada setiap tokoh atau kelompok yang kritis terhadap rezim selalu bernasib sama. Dituduh anti NKRI, biang rusuh, intoleran, dll. Lihat saja poster massa yang berdemo.

Narasinya selalu sama. Seolah semua orang yang bertentangan dengan pemerintah dianggap biang gaduh. Lucunya lagi, KAMI disebut sama dengan HTI. Di mana letak kesamaannya? Hanya karena sama-sama bersikap oposisi lalu disamaratakan. Padahal KAMI terdiri dari tokoh akademisi, pakar hukum, tokoh agama, dan rakyat akal sehat tentunya.

Mungkin karena HTI dulu dikenal konsisten mengkritik kebijakan penguasa. Sehingga setiap orang yang mengkritik dianggap orang HTI semua. Agak menggelikan memang.

Mestinya rezim dan para pendukungnya paham. Tidak semua rakyat Indonesia berakal pendek. Jika kita melihat kondisi Indonesia yang suram, siapapun yang masih bernurani jernih dan berpikir waras pasti memahami Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Inilah kebebasan absurd dalam demokrasi. Kelompok kritis dibungkam dengan tuduhan tak berdasar. Penguasa ingin rakyat yang kritis diam saja dan duduk tenang di rumah. Mereka tak ingin kekuasaannya goyang.

Kebebasan berpendapat dipecundangi penguasa oligarki. Penguasa maha benar dengan segala titahnya. Ini kan bentuk pemaksaan. Orang disuruh diam dan tidak berisik. Wujud penguasa represif. Nampak jelas memang rezim ini anti kritik. Yang mengkritik siap-siap dicap HTI, mengancam NKRI, intoleran, pengasong khilafah, dan segambreng narasi sumbang lainnya. Pokoke pemerintah benar. Pengkritik harus selalu salah.

Tahukah kalian? Dengan sikap seperti ini, justru rakyat makin kuat melawan. Hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Kalaulah kehadiran Jenderal Gatot dianggap sedang bermanuver politik, apa salahnya? Bukankah kelompok pendukung rezim juga biasa melakukan manuver politik dengan pencitraan yang dipoles positif. Seolah kebijakannya memihak rakyat. Padahal aktualnya tidak sama sekali. Apalagi memanfaatkan media dengan narasi positif. Itu kan manuver juga. Harusnya kalau konsisten demgan demokrasi, ya biarkan sajalah. Mau mereka diskusi, silaturahmi, menyatakan aspirasi tidak usah dihalangi.

Menjunjung kebebasan kok tidak konsisten. Rupanya kebebasan hanya untuk penguasa. Hipokritnya demokrasi. Basi tahu. ***