RAPIMDA III HANURA JATIM DUKUNG OSO PIMPIN HANURA LAGI

Surabaya , KabarGress.com – DPD Partai Hanura Jawa Timur bersama 38 DPC Kabupaten ,Kota kompak mendesak percepatan musyawarah nasional (munas) untuk memulihkan kembali semangat juang para kader, pasca kekalahan dalam pemilu lalu. Mereka juga berharap Oesman Sapta Odang (OSO) kembali menjadi ketua umum Hanura untuk periode 2019-2024.

Tuntutan percepatan munas partai yang sempat dilanda konflik internal ini mencuat dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) III Partai Hanura Jatim di Surabaya, Jumat (4/10/2019). “Kami minta percepatan munas, karena ingin segera ada kepastian agar kita bisa segera menyolidkan seluruh kader dan menyusun organisasi yang lebih kuat, baik, dan lengkap se jatim,” ujar Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto.

Untuk memperkuat dukungan terhadap OSO agar memimpin kembali, partai yang berhasil meraih 46 kursi DPRD di Jatim ini sudah mengumpulkan aspirasi dari bawah. Pihaknya memastikan seluruh DPD di Jatim solid meminta OSO untuk kembali menahkodai partainya tersebut.

Pada bagian lain, Ketua DPP Hanura Bidang Organisasi, Benny Ramdhani menyebut, partainya sudah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 26 September 2019 yang dihadiri oleh Ketua Sekretaris Bendahara DPD seluruh Indonesia. Dalam rakornas tersebut juga muncul permintaan dan desakan dari seluruh DPD agar Munas dipercepat dan.

Percepatan munas itu, kata dia, tidak menyalahi anggaran dasar, karena melihat perkembangan politik di tanah air. “Alasannya karena melihat kondisi terakhir di Tanah Air, termasuk terkait soal kebutuhan partai agar segera melakukan pembenahan secara menyeluruh dan mendalam,” ujarnya.

Sama seperti DPD Jatim, pihaknya memastikan 34 DPD sudah meminta OSO untuk memimpin kembali. Pihak DPP sendiri turun tangan melihat langsung prosesi rapimda di seluruh provinsi untuk membuktikan, apakah tuntutan itu benar-benar suara dari grass root dan keinginan para kader, ataukah hanya kemauan ketua DPD.

Sesuai jadwal, munas partai politik peraih 1,54 persen suara dan tidak lolos Parliamentary Treshold sebesar 4 persen ini harusnya digelar Februari 2020. “Tapi karena ada desakan dari para DPD, sangat memungkinkan diselenggarakan November 2019,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memastikan partainya yang sejak awal mendukung Jokowi-Ma’ruf tidak akan meminta jata menteri seperti halnya partai lain dalam kabinet mendatang. “Pilihan kami mendukung Jokowi-Ma’ruf itu pilihan idealis. Bukan kompromistif, karena menyelamatkan bangsa jauh lebih penting dari pada meminta jabatan menteri,” pungkas dia ( hery)

Leave a Reply


*