Akan Disegel Pemkot, Pedagang Buah Tanjungsari Lapor KOMNAS HAM

Surabaya, KabarGress.Com – Pemilik usaha pasar buah di Jl Tanjungsari 77, Surabaya menolak rencana penyegelan oleh Pemkot Surabaya. Pemilik pasar yang sebagian besar adalah pedagang ini melaporkan kebijakan tersebut ke Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (KOMNAS HAM) di Jakarta.

Rencana penyegelan tersebut diketahui karena berdirinya pasar tersebut tidak memiliki perubahan perizinan dari gudang menjadi pasar.

“Jumat (2/8/2019) lalu, saya bersama pengacara telah melaporkan persoalan ini ke KOMNAS HAM,” kata Ismail pemilik usaha pasar buah, Senin (5/8/2019).

Tak hanya laporan ke KOMNAS HAM, pihaknya menyebutkan tim dari kuasa hukum pemilik usaha juga lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lapor.go.id yang tembusannya ke Ombudsman RI. Selain itu, surat gugatan juga dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan nomer registrasi 103/GPTUN Surabaya.

“Laporan ini terkait persoalan yang ada di daerah terkait kewenangan yang melebihi batas,” katanya.

Ismail menjelaskan adanya pelaporan tersebut berawal dari surat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabya bernomer 503/2734/436/2019 tentang pemberitahuan sanksi teguran tertulis terhadap kegiatan usaha PT. Maju Terus Kawan (MTK) di Jalan Tanjungsari No.77.

Surat tersebut menyebut bahwa PT. MTK melanggar perubahan kegiatan/usaha yang semula gedung penyimpanan terhadap buah menjadi pasar buah tanpa dilengkapi izin lingkungan. Hal ini melanggar pasal 9 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang izin lingkungan. Dengan demikian, Satpol PP akan melaksanakan penyegelan pada 25 Juli 2019.

Namun, lanjut dia, rencana penyegelan tersebut berganti rapat koordinasi antara Pemkot Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan pemilik usaha Pasar Buah Tanjungsari. “Dalam rapat koordinasi tersebut hanya penyampaian rencana penyegelan,” ujarnya.

Setelah itu, kata dia, muncul Nota Dinas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak bernomer B/ND-223/VII/PAM.3.3/2019/2019/Bagops perihal permintaan personel untuk rencana penyegelan/penutupan pasar buah Tanjungsari oleh Satpol PP yang akan dilaksanakan paa Selasa (6/8).

“Kami akan tetap mempertahan kan lokasi agar tidak disegel karena semua yang dianggap pelanggaran sudah dibenahi. Bangunan yang berdiri diatas lahan pemerintah sudah dilakukan pembongkaran, proses perdagangan dilokasi sudah tidak ada dan semua dikembalikan sesuai dengan perizinannya yang terbit,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pedagang Pasar Buah Tanjungsari adalah mantan pedagang pasar buah Peneleh yang digusur pada 2010 karena dipaksa masuk ke Pasar Induk yang dibangun swasta. Para pedagang menolak pindah karena lokasinya cukup jauh dan membuat pasar sendiri.

Sejak 2015 adanya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional, lanjut dia, pihaknya membuat pasar nama Pasar Buah Tanjungsari di Jalan Tanjungsari 47 Surabaya dan menganatongi izin sebagai lpasar kawasan.

“Ratusan pasar rakyat di Surabaya tidak memiliki izin, tapi kami kemudian mengajukan perubahan izin menjadi pasar khusus karena selama ini yang berkembang hanya pedagangan buah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Eko Agus Supiadi membenarkan adanya rencana penyegalan tersebut. Menurutnya, penyegelan tersebut dilakukan karena pasar buah tersebut dianggap menyala aturan perizinan. “Izin lingkungannya gudang bukan untuk pasar rakyat,” katanya. (Tur)

Leave a Reply


*