MINTA HITUNG ULANG C1 PKB BARENG 5 PARPOL GERUDUK KPU

SURABAYA, KabarGress.com – Sejumlah pimpinan Partai bersama caleg dan puluhan kader partai geruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Surabaya , jl. Adityawarman , Senin (22/4/2018/9).

Aksi damai mendesak KPU menghentikan Rekap suara C1 dikecamatan dipimpin Ketua PKB Musyafak Rouf disertai Partai Hanura , Gerindra , PAN ,PPP. PKS yang sedianya akan hadir tidak jadi datang .

Musyafak mendesak KPU hentikan rekap suara PPK dan buka kembali data suara yang tercover diplano C1 . ” Kami minta KPU laksanakan rekom Bawaslu ,buka Plano C1 ,” pintanya

KPU lanjut Musyafak hendaknya mengikuti rekom Bawaslu. Dimana berdasar temuan di lapangan terjadinya penggelembungan. Terdapat 35 persen seluruh TPS di Surabaya terjadi penyimpangan

” Supaya fair Plano C1 dihitung kembali,” ulang Musyafak. Statemen Musyafak diteruskan Sutahdi Ketua Partai Gerindra , ia mendesak KPU Surabaya laksanakan rekomendasi Bawaslu .

” Surat Bawaslu lakukan hitungan ulang disemua TPS . Dan dinyatakan batal hasil rekap C1 , dan mengganti C1 yang baru ,” terang dia.

Sebelum berkas kecurangan diserahkan Musyafak bacakan contohkan penyimpangan di TPS .Kecurangan ada di 35 persen TPS di Surabaya. Nah, di Surabaya ada total 8.146 TPS. Kami menemukan 35 persen form C1 salah hitung. Sementara 11 persen form C1 tidak wajar,” ujar dia lagi.

Musyafak juga menduduh PDIP melakukan penggelumbungan suara di sejumlah TPS di Surabaya. Ia membeberkan adanya ketidakcocokan data. Seperti halnya di TPS 97 Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

“Harusnya di sana PDIP hanya 26 suara tapi ditulis 88 suara. Penggelembungan macam-macam, rata-rata antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS,” kata Musyafak.

Lebih lanjut Musyafak mengungkapkan , suara PKB di beberapa TPS di Surabaya, justru dikurangi. Ia mengaku mempunyai bukti di TPS 08 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Jumlah suara sah PKB di sana berdasarkan plano, harusnya 36 suara. Tetapi di rekap hanya ditulis 6 suara.

BF Sutadi Ketua Gerindra Surabaya juga merasa banyak ditemui pelanggaran pada Pemilu 2019 di Surabaya, baik administrasi maupun pidana. Pelanggaran di antaranya penggelembungan suara, sehingga berbeda saat penjumlahan suara.

“Penjumlahan salah itu adalah rata rata di sebuah dapil 10 sampai 20 suara penggelembungannya, ada tambahan. Misal dari 25 suara jadi 35 suara. Ini semuanya bisa dibuktikan,” kata dia.

Statemen senada diungkapkan Ketua Partai Hanura kota Surabaya . Edi mendesak KPU supaya hitung form C1 di semua TPS seluruh Surabaya . ” Supaya fair kami minta KPU hitung ulang C1 ,” tandas Edi

Adi Sutarwijono Wakil Ketua DPC PDIP menepis Partainya melakukan penggelembungan suara . Sebab disemua TPS dipantau oleh orang banyak. ” Di TPS ada saksi caleg Partai , saksi pilpres , ada pengawas ,” tepisnya

Nursamsi Ketua KPUD kota Surabaya sesaat menerima berkas pengaduan dari lima Parpol , siaap lakukan crossing data dengan PPK . ” Kalau di kami soal data suara sudah clear. Namun nanti akan kita cocok kan dengan PPK ,” cetusnya

Bagi para pelaku dapat disangka melanggar pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman penjara paling empat tahun penjara ditambah sanksi denda .

Sementara itu Mantan Ketua MK Mahfud MD dalam akun Twitter pribadinya beberapa waktu menjelaskan bahwa ada dua pengadilan yang akan ditempuh jika ada pihak yang sengaja menyebabkan suara pemilih tak bernilai atau menyebabkan suara peserta pemilu bertambah atau berkurang.

“Pertama pengadilan pidana untuk menerapkan hukuman pidana bagi pelakunya,” terang Mahfud . Kedua yang harus dijalani adalah pengadilan konstitusi di MK. ” Tujuan dari pengadilan ini adalah untuk mengembalikan suara yang sudah digelembungkan atau dikurangi oleh pelaku tersebut ,” jelas dia ( hery)

Leave a Reply


*