Potensi Konflik Kontestasi Pilpres 2019 Cukup Tinggi

Satria Unggul

Surabaya, KabarGRESS.com – Direktur Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (PUSAD UMSurabaya), Satria Unggul WP, memastikan potensi konflik dalam kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 cukup tinggi. Hasil survei yang dilakukan PUSAD UMSurabaya pada 5-20 Maret 2019 menunjukkan 10 persen masyarakat Jatim pernah berkonflik pada kontestasi Pilpres 2019.

“Kami melihat ada gesekan atau konflik terjadi di masyarakat. Pemicu konflik terbesar adalah pendukung lain menghina calon yang dipilih, calon yang tidak saya dukung bersaing ketat dengan calon yang saya dukung, dan pendukung lain mencabut alat peraga calon yang saya pilih,” ungkapnya dalam diskusi bertema “Mengurai Praktik Kotor dalam Pemilu 2019: Riset tentang Diksi Provokatif, Pola Politik Uang dan Netralitas Penyelenggara”, bertempat di Co-Millenial Space Gedung A Lantai 4 UMSurabaya, Senin (8/4/19).

Menurutnya, potensi konflik yang terjadi pada Pilpres tahun ini tidak hanya secara fisik. Tapi juga potensi konflik lisan dan kata-kata provokatif di media sosial (medsos). “Terdapat tiga diksi paling provokatif yang berseliweran di media sosial maupun media online. Kata paling provokatif adalah people power, gerakan putihkan TPS, dan lebaran di TPS,” terangnya.

“Jika kata-kata provokatif tersebut dibiarkan terus menerus berkembang dan liar, maka dikhawatirkan tempat pemungutan suara (TPS) bisa jadi medan konflik. Jangan sampai TPS dijadikan medan konflik atau pertarungan antar pendukung calon presiden (capres)-calon eakil presiden (cawapres) karena itu bisa berimplikasi pada stabilitas penyelenggaraan Pilpres 2019,” ingatnya.

98,2 Persen Masyarakat Jatim Terima Politik Uang

Diungkapkan pula, praktik money politics (politik uang) masih sangat tinggi di Jawa Timur. Hasil survei Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (PUSAD UMSurabaya) menunjukkan 98,2 persen masyarakat Jatim mau menerima politik uang.

“Money politics masih menjadi masalah dan ancaman yang serius dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang luber dan jurdil. Hasil survei yang kami lakukan pada 5-20 Maret 2019 di 38 kabupaten/kota di Jatim dengan jumlah sampel 1.067 responden menunjukkan 98,2 persen masyarakat Jatim mau menerima uang dari calon maupun dari tim suksesnya,” tandasnya.

Satria menilai, praktik itu terjadi lantaran masyarakat Jatim masih sangat permisif terhadap money politics yang diberikan oleh calon legislatif (caleg) maupun tim dari calon presiden (capres)-wakil presiden (cawapres) dengan berbagai macam jenis dan sebutan, seperti sedekah politik, serangan fajar, dan sebagainya.

“Nah, momentum yang tepat untuk money politics kepada elektoral salah satunya menggunakan metode kampanye tatap muka dan pengerahan massa. Sasaran electoral sudah ditentukan dengan sangat presisi oleh masing-masing calon,” ujarnya.

Satria melanjutkan, selain yang dilakukan secara konvensional, terdapat model lain money politics, yakni melalui penyaluran bantuan sosial dan obral perizinan yang biasanya dilakukan oleh calon petahana. “Modus ini kami kategorikan sebagai praktik dari money politics,” terangnya.

Secara rinci, Satria menerangkan, terdapat empat pola tertinggi dari praktik money politics yang dilakukan di Jatim. Pertama, pemberian uang tunai atau cash money. Kemudian, kedua adalah pemberian sembako, dan ketiga adalah dagang pengaruh atau trading of influence.

“Praktik money politics dagang pengaruh ini dilakukan dengan menjanjikan jabatan-jabatan tertentu setelah calon terpilih,” urainya.

Model keempat adalah pemberian bantuan infrastruktur berupa pavingisasi, jembatan, sirtu, dan hal-hal sejenis infrastruktur. “Nah, untuk praktik money politics itu tertinggi terjadi di tiga kabupaten/kota di Jatim. Yakni, di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, dan Sumenep, Madura,” pungkasnya. (*/ro)

Leave a Reply


*