Komisi D Dorong BPBD Berdiri Sendiri

B. F. Sutadi

Surabaya, KabarGress.Com – Ketua panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Kota Surabaya B.F. Sutadi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menggabungkan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Linmas menjadi satu.

Pada sidang paripurna yang digelar pada hari Jumat (13/4/2018), Pansus OPD bersikukuh bahwa Pemkot Surabaya wajib untuk memiliki BPBD yang berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan OPD lainnya. Hal itu dikarenakan, selain Surabaya berpotensi terjadi gempat, ternyata tingkat resiko bencana di Kota Pahlawan juga masih cukup tinggi.

“Surabaya masuk kategori beresiko bencana, dengan indeks resiko bencana 167, data ini yang mengeluarkan BNPB, untuk seluruh Indonesia masuk peringkat 94,” ujar Sutadi.

Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, beberapa bencana memang tengah mengintai Kota Surabaya. Salah satunya, sebut saja angin puting beliung yang hampir setiap tahun menghampiri. Lalu, ada juga banjir rob. Rawan bencana lain adalah keberadaan industri, terutama industri kimia.

“Jika di Gresik itu sampai terjadi bencana, maka racun yang ditimbulkan bisa terbawa angin ke wilayah Surabaya,” jelas Sutadi.

Untuk itu, pria yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya ini mengatakan bahwa adanya BPBD yang berdiri sendiri di Kota Surabaya menjadi sangat penting. “Yang perlu diingat, BPBD itu dimunculkan tidak dalam rangka menangani saat terjadi bencana, tetapi yang penting mitigasinya. Jadi membuat kota ini siap bencana karena sudah memiliki masterplan bencana, contohnya di Jalan Mayjend Sungkono itu daerah lempeng, maka bangunan yang berdiri harus tahan gempa, faktanya Pemkot belum membuat kebijakan itu,” tegasnya.

Sutadi menganggap apabila BPBD digabungkan dengan OPD lain, maka penanganan bencana yang akan terjadi menjadi kurang maksimal. “Lembaganya nanti ini hanya akan setingkat eselon tiga, maka bantuan mitigasi yang biayanya sangat mahal dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tidak bisa turun dimana salah satunya soal pelatihan. Dengan luas kota Surabaya saat ini dengan populasi 3 juta lebih, ini cukup memakan waktu dan biaya,” kata Sutadi.

Tetapi, Pemkot Surabaya memiliki pendapat berbeda. Meskipun mendapatkan penolakan dari DPRD, jajaran Wali Kota Tri Rismaharini menganggap bahwa penggabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Linmas sangat penting. Sekkota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan bahwa penggabungan itu dilakukan atas dasar efisiensi.

“Kan meskipun digabungkan, tapi yang penting ini pada prosesnya adalah sinergi. Bisa disinergikan dengan berbagai OPD. Kan bisa pakai surat tugas ke dinas yang lain. Jadi belum perlu untuk dipisah,” kata Hendro.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya itu enggan untuk membeberkan respon dari Pemkot terkait penolakan ini. “Nanti lah ditunggu saja waktu yang tepat,” katanya singkat.

Pakar Kebumian dan bencana dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) Amien Widodo menyampaikan, Kota Surabaya memiliki potensi untuk terjadi gempa bumi dengan skala besar. Potensi itu muncul karena Kota Surabaya dilalui oleh dua patahan aktif yang bernama sesar Surabaya dan sesar Waru.

Keduanya menjadikan potensi gempa sampai dengan 6 SR. Gempa Jogja lalu yang berada di angka 5 SR mampu meluluhlantakkan Kabupaten Gunungkidul-Yogyakarta. Bukan hanya itu saja, pada penelitian awal yang diungkapkan Amien pada saat melakukan dengar pendapat bersama Pansus OPD DPRD Kota Surabaya memberikan fakta kondisi tanah di Surabaya memiliki potensi untuk turut memperbesar amplitudo gempa yang terjadi.

“Salah satu buktinya bisa dilihat dari retaknya Jalan Mayjen Sungkono. Padahal itu jalan beton. Tapi tentu fenomena ini masih kita kaji lebih lanjut,” ujarnya.

Untuk itu, Amien Widodo kembali mengingatkan kepada Pemkot Surabaya bahwa hasil penelitiannya, ancaman gempa tersebut nyata. “Sesar ini adalah sesar Surabaya dan sesar Waru. Keduanya ini berpotensi untuk menimbulkan gempa besar. Sampai dengan angka 6,” katanya.

Amien menegaskan jika pihaknya akan melakukan tes pengeboran di beberapa tempat di Surabaya untuk melakukan uji terkait bahaya gempa tersebut. Dia meminta agar Pemkot segera melakukan beberapa langkah preventif dalam menghadapi bencana tersebut.

“Karena biasanya yang terdampak gempa paling parah itu adalah bangunan-bangunan kuno. Sementara di Surabaya ini ada banyak yang seperti itu,” tegas Amien. (adv/tur)

Leave a Reply


*