Perkuat Infrastruktur, TPID Jatim Siap Kendalikan Inflasi di Tahun 2017

Surabaya, KabarGRESS.com – TPID Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengawal pencapaian inflasi Jawa Timur sepanjang Ramadhan dan Lebaran, sehingga Jawa Timur berhasil mencatatkan inflasi terendah di Kawasan Jawa (di luar Provinsi DKI Jakarta). Bahkan, akumulasi pencapaian inflasi Jawa Timur dalam periode Ramadhan & Lebaran ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi periode Ramadhan & Lebaran dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir.

“Selain itu, pertama kali dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, inflasi kelompok volatile food pada periode Lebaran (Juli-17) tercatat deflasi sebesar -0,01%-mtm, sehingga dapat menopang terkendalinya inflasi umum (IHK) Jawa Timur di tengah meningkatnya tekanan inflasi kelompok administered price,” ungkap Difi Ahmad Johansyah (Kepala Perwakilan BI Jatim / Pengarah TPID Jawa Timur), didampingi Ir. Aris Mukiyono, MT, MM (Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kawa Timur/Sekretaris TPID Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (19/7/2017).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran instansi yang tergabung dalam TPID Provinsi Jawa Timur maupun pihak swasta yang turut bersinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan eskpektasi masyarakat, khususnya melalui “sinergi Gerai Stabilisasi Harga Pangan” dan upaya pengamanan kelancaran distribusi oleh Satgas Pangan dinilai telah berhasil meredam gejolak harga menjelang Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan.

Inflasi Jawa Timur di tahun 2017 diperkirakan berada dalam batas kisaran sasaran inflasi 4±1%. Namun demikian, TPID Provinsi Jawa Timur masih terus mewaspadai potensi risiko inflasi, terutama bersumber dari penyesuaian administered prices, sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah.

Potensi risiko inflasi yang cenderung meningkat tersebut sebagai dampak kenaikan inflasi di kelompok administered price dibandingkan tahun lalu yang didorong penyesuaian tarif listrik 900VA sesuai keekonomiaanya secara bertahap (Jan, Mar, Mei), penyesuaian harga rokok akibat kenaikan cukai, penyesuaian jasa perpanjangan STNK, serta kenaikan harga BBM non subsidi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia.

Di samping itu, dampak lanjutan berbagai kebijakan administered price tersebut terhadap kenaikan harga komoditas di kelompok volatile food dan core pun perlu menjadi perhatian.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, TPID Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi guna melahirkan ide-ide kreatif yang efektif dan inovatif dalam mengantisipasi gejolak harga, sehingga diharapkan Jawa Timur dapat terus mempertahankan terkendalinya inflasi sampai dengan akhir tahun 2017.

Pada High Level Meeting (HLM) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selalu Ketua, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur selaku Pengarah, serta seluruh anggota, TPID Provinsi Jawa Timur merumuskan dan mensinergikan berbagai program pengendalian inflasi yang telah terdapat di beberapa instansi dan perangkat daerah dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur baik dari aspek regulasi maupun pembangunan fisik.

Program TPID Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengendalian harga ke depan yaitu penguatan jaringan distribusi melalui (1) penguatan supply ke 4.600 gerai stabilisasi pangan di Jawa Timur yang dikelola oleh berbagai instansi, (2) integrasi data SISKAPERBAPO dengan SIPAP (Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi),  database pasokan komoditas pangan strategis dan profil petani melalui pembentukan BIG Data Analytic Platform Inflasi Jawa Timur, (3) pembukaan dan pemanfaatan 4 (empat) jembatan timbang di lokasi strategis untuk pemantauan arus barang di Jawa Timur, (4) sosialisasi dan optimalisasi pelabuhan New Tanjung Tembaga – Probolinggo sebagai alternatif lokasi bongkar muat barang, (5) penambahan rute penerbangan di wilayah Jawa Timur, dan (6) realisasi 7 (tujuh) embung baru di Provinsi Jawa Timur serta perbaikan jalan secara berkala dalam rangka mendukung produktifitas pertanian, serta (7) mendorong implementasi kerjasama antar daerah untuk mengatasi surplus defisit komoditas pangan melalui kerjasama BUMD/BUMDES atau lembaga buffer lainnya.

Sementara dari aspek regulasi, TPID Provinsi Jawa Timur akan mendorong (1) Himbauan penyusunan database kalender tanam-panen dan sentra produksi (peta produksi komoditas unggulan daerah), (2) himbauan penetapan batas tertentu untuk biaya pendidikan, serta (3) mendukung rencana ketentuan range tarif untuk angkutan oleh Kementerian Perhubungan. Program TPID Jawa Timur tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan di sektor pertanian, meningkatkan efisiensi tata niaga pangan, menunjang peningkatan produktivitas pertanian, serta meminimalisir dampak lanjutan kebijakan administered price terhadap harga komoditas strategis di Jawa Timur.

“Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BI dan seluruh jajaran instansi pemerintah provinsi Jawa Timur yang tergabung ke dalam TPID Jawa Timur tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pengendalian inflasi di tahun 2017. Melalui berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut, kami optimis inflasi Jawa Timur dapat terkendali di tahun 2017 di kisaran 4±1%,” pungkasnya.  (ro)

Teks foto: Difi Ahmad Johansyah (Kepala Perwakilan BI Jatim / Pengarah TPID Jawa Timur) (kanan), didampingi Ir. Aris Mukiyono, MT, MM (Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kawa Timur/Sekretaris TPID Jawa Timur.