31/01/2021

Jadikan yang Terdepan

Soal Pengusiran PCNU, DPW PKB Instruksikan Investigasi

20160422_161959-800x600Surabaya, KabarGress.Com – DPW PKB Jatim Halim Iskandar turut memberikan perhatian terhadap pengusiran Ketua PCNU Surabaya. Halim memerintahkan Fraksi PKB di DPRD Surabaya investigasi kasus tersebut.

“Saya perintahkan PKB bikin klarifikasi dan segera laporkan,” katanya usai bertemu dengan anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKB, yakni Mazlan Mansyur, Masduki Toha, Laila Mufidah, Camelia Chabibah dan Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin, Jumat (22/4/2016).

Ketua DPRD Jatim ini meminta menelusuri siapa yang memerintah pengamanan dalam (pamdal) dewan mengusir PCNU Surabaya dari sidang paripurna. Menurutnya, selama sidang tidak tertutup untuk umum, tidak ada alasan bagi pimpinan dewan mengusir masyarakat yang mengikuti paripurna.

“Telusurilah yang merintah siapa. Telusuri kenapa NU kok bisa diusir. Ikut paripurna itu ndak apa-apa, yang penting ndak bikin masalah, kalau bikin gaduh ya itu ada aturannya sendiri,” terangnya.

Gus Halim, biasa disapa, memandang, keputusan panitia khusus (pansus) pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (mihol) melarang total peredaran minuman memabukkan di Surabaya sudah final. Karenanya, keputusan itu harus dibawa ke paripurba. “Itu harus diangkat menjadi keputusan paripurna, tidak ada pemelintiran,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengaku sedang mengusut kejadian tersebut. Beberapa anggota Fraksi PKB dimintai keterangan, termasuk juga tabayyun kepada Ketua PCNU Surabaya.

“Ini saya lagi ngusut karena masih baru datang umroh, waktu kejadian saya ndak tahu. Pamdal juga sudah saya panggil,” terangnya.

Masduki berharap semuanya bersikap jujur, termasuk siapa yang merintah pamdal. Kalau tidak ada yang merintah, kesalahan ada di pihak pamdal. Masduki berjanji akan memberikan sanksi yang tegas.

“Sanksinya pamdal akan diskorsing kalau terbukti pamdal yang bersalah,” ungkapnya.

Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin memandang permintaan maaf tidak cukup. Dia meminta kepada Ketua DPRD Surabaya Armuji melakukan klarifikasi untuk meredam kemarahan warga NU.

“Saya minta NU bersabar. Kita cari pokok persoalannya dulu. Saya prihatin dengan kejadian itu,” ujarnya.

Pria berdarah Madura ini memandang, pamdal tidak berani mengusir tanpa ada perintah. Syamsul menduga, ada permainan dalam kasus mihol. Karenanya, dia meminta ketua dewan dan ketua pansus mihol Eddi Rachmat harus transparan.

“Transparan itu perlu. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada motif. Karena sikap NU dari awal sudah jelas diskresi total,” tukasnya. (tur)