Gubernur Paparkan Keunggulan P2T Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo memaparkan keunggulan Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) yang dimiliki Pemprov Jatim. P2T ini merupakan salah satu jaminan yang diberikan Pemprov Jatim kepada para investor, utamanya dalam hal kecepatan dan kualitas perijinan.

“Dalam mengimplementasikan P2T kami memiliki tim teknis yang mengurusi berkas administrasi, dan tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas melakukan pemeriksaan teknis lapangan,” ungkap Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Empire Palace, Surabaya, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, mekanisme proses pelayanan saat pemohon dilayani di front office hingga di back office  hasilnya bisa dilihat secara online dan transparan. Beberapa inovasi yang dilakukan diantaranya semua pelayanan bisa diakses melalui website, aplikasi Geographic Information System (GIS) juga dikembangkan untuk mendeteksi titik koordinat lokasi wilayah. “Yang terpenting sistem aplikasi proses perizinan ini juga terjadwal dari awal hingga diterbitkan, atau bisa disebut sistem tracking,” terangnya.

Ditambahkan, aplikasi P2T yang ada juga didukung dengan perangkat hardware yang cukup canggih, mulai sistem CCTV, aplikasi sistem antrian, aplikasi touch screen IKM, dan optimalisasi hardware data center. Selain itu dari sisi brainware bimtek sumberdaya manusia (SDM) juga terus dilakukan, pengaduan online, serta adanya pelayanan keliling. “Pemprov Jatim juga telah bekerjasama dengan KPK menetapkan penyelenggaraan PTSP di Jatim sebagai pilot project wilayah bebas dari korupsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk meyakinkan para investor baik dalam negri maupun asing Pemprov juga telah memperluas kawasan industri, seperti rencana kawasan industri Jombang seluas 800 Ha dan kawasan industri Bangkalan seluas 10.000 Ha. Disamping itu pembangkit yang terpasang di Jatim mencapai 8860 MW, saat ini bahkan bisa mendistribusi ke DKI, Jateng, Jabar, dan Bali. “Intinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik harus didukung oleh regulasi, SDM, Teknologi Informasi (TI) dan kontrol,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Yuswandi Tumenggung, MSc, mengatakan, upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat harus terus dipromosikan. Seiring dengan meningkatnya perekonomian dan kemajuan masyarakat, maka tingkat kebutuhan masyarakat akan proses layanan juga makin meningkat. “Pemprov Jatim merupakan salah satu daerah yang bisa dicontoh oleh daerah lain dalam hal praktek dan inovasi konsep pelayanan perijinan terpadu,” katanya.

Ketua panitia Dr. Rizari Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri menyampaikan, Rakornas PTSP dan Paten yang dilaksanakan mulai tanggal 18-21 November 2015 tersebut diikuti oleh 1000 orang yang terdiri dari 500 orang perwakilan PTSP, dan 500 orang perwakilan Paten. “Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pembinaan, mengkoordinasikan, sekaligus mensinergikan penyelenggaraan PTSP dan Paten sebagai komitmen bersama dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di daerah,” terangnya. (hery)