Pakde Karwo Paparkan Solusi Hadapi Krismon ala Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo memiliki ide cemerlang guna menghadapi krisis moneter yang sedang melanda dunia saat ini, yakni memberikan stimulus APBD untuk disalurkan kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi guna membangun perekonomian rakyat. Ide itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat membuka Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Prov. Jatim dengan Pemangku Kepentingan di Daerah dengan tema “Perwujudan Aspirasi Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah” di Hotel Pullman Surabaya, Jumat (25/9).

Pakde Karwo mengatakan, ekonomi dunia, termasuk Indonesia saat ini sedang lesu akibat terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, menurut data, per September ini, kinerja tabungan mennjukkan angka penurunan, kemudian penjualan semen juga turun, seta penjualan mobil dan sepeda motor ikut menurun, bisnis ritel pun melemah.

Imbasnya, pengusaha enggan berproduksi dan dikhawatirkan, dalam jangka waktu lama akan kehilangan pasar/pelanggan, bahkan dalam beberapa bulan terakhir terjadi efisiensi alias Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana. Kondisi tersebut harus dicarikan solusi secepatnya agar perekonomian kembali stabil dan bisa meningkat.

Solusi yang ditawarkan Pakde Karwo adalah memberikan stimulus APBD dan sumber lain (dana SILPA dan Non SILPA) dengan skema linkage program kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kabupaten/kota untuk disalurkan kepada sektor UMKM-Koperasi, sektor ini menjadi sasaran utama karena 95% pekerja di Jatim bekerja pada sektor tersebut.

Pakde menjelaskan, pada 2016 mendatang, Pemprov menganggarkan APBD Rp400 miliar untuk disalurkan kepada Bank Jatim dengan bunga 2% per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank untuk BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 5% per tahun, lalu BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan suku bunga maksimal 10% per tahun.

Dengan begitu, diharapkan makin banyak UMKM yang bisa mengakses modal dengan bunga yang murah. Pasalnya, sektor UMKM mendapat ketidakadilan jika ingin mendapatkan modal dari bank, suku bunga yang dibebankan kepada UMKM lebih besar daripada bunga yang dibebankan kepada perusahaan besar.

“Negara harus hadir untuk membela rakyat, ini permasalahan keadilan. Mengapa kalau kredit korporasi bunganya jauh lebih rendah daripada UMKM? Karena itu, UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar bisa mendapat modal dan produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat. Kami harap, UMKM bisa lebih produktif dan modern lagi dalam mengolah produknya” katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menjaring informasi dari daerah dan masyarakat. “anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi  masyarakat dan daerah, terutama yang berkenaan dengan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, sebagai bahan masukan untuk Musrenbang” katanya.

DPD RI juga berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik oleh aparat pemerintah termasuk dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. DPD RI juga dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral dan politik atas poelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada rakyat pemilih (konstituen).

“Rakor ini diharapkan menghasilkan informasi tentang kinerja anggota DPD RI, laporan realisasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBN/APBN-P 2015 beserta kendalanya, proyek-proyek besar yang perlu diprogramkan dalam rencana bertahap pada tahun-tahun mendatang, pengaduan masyarakat yang diterima DPD RI menyangkut kewenangan Pemda” ujarnya.

Perwakilan DPD RI Prov. Jatim, Drs. H. A Moerdiono, M.Ed mengatakan, rakor ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kemitraan yang baik antara DPD RI dan seluruh pemangku kepentingan di Jatim. “kami berkomitmen untuk berbagi peran dan menjembatani kepentingan daerah yang akan disampaikan ke permintah pusat” katanya. (hery)