Dalam aksinya, warga melayangkan somasi yang ditujukan kepada DPRD Kota Surabaya dan Walikota Surabaya, sebagai prasyarat dalam mekanisme pengajuan gugatan ‘Citizen Law Suite’, atau gugatan warga Negara.

Menurut Wachid selaku perwakilan warga, somasi ini dilakukan, lantaran warga sekitar Waduk Sepat kian dibuat tak percaya, dengan persoalan lahan yang sedianya bersengketa dengan pengembang proyek perumahan PT Ciputra Surya. “Mekanisme gugatan dalam somasi ini kami berikan waktu selama 60 hari. Sesuai dengan prasyarat yang kami ajukan,” kata Wachid.

Wachid menerangkan, persoalan lahan Waduk Sepat yang terletak di Dukuh Sepat Kelurahan Lidah, yang luasnya 66.750 meter persegi ini sudah berjalan selama hampir sepuluh tahun dan belum ada penyelesaian. Bahkan, berulang kali aksi penolakan pengambil alihan lahan oleh warga justru berakhir bentrok dengan petugas Kepolisian.

Hal ini dikatakan Wachid terindikasi adanya kepentingan yang diduga melibatkan legislatif dan eksekutif. “Hingga kini persoalan sengketa Waduk sepat tak kunjung ada solusi kongkrit dari Pemerintah Kota,” terangnya.

Dua perwakilan anggota DPRD Kota Surabaya yakni, Sukadar (Ketua Fraksi PDIP), dan H. Buchori Imron (Wakil Ketua Fraksi Handap), mencoba melakukan negoisasi, dalam upaya untuk mendinginkan suasana.

Sukadar menjelaskan pada warga bahwa pihaknya menerima surat somasi ini, dan segera melakukan kanjian dengan perusahaan. “Tapi kami butuh data yang jelas,” terang dia.

Sementara Buchori menjanjikan akan memperjuangkan nasib warga Waduk Sepat, meski mengakui bahwa mereka bukanlah pemutus kebijakan. “Setelah masa 60 hari diberikan, maka Dewan akan sama-sama berjuang dengan warga untuk bisa mencari jalan keluar. Namun, perlu diingat kami bukan pemutus kebijakan,” kata Buchori. (ks)