HCML Dukung Pendidikan 4 Desa Sumenep dan Ahli Waris Korban Kecelakaan Kapal Jabal Nur

Bantuan tersebut berupa bantuan sarana pendukung pendidikan seperti perlengkapan sekolah, yang diberikan kepada Desa Jungkat dan Desa Kropoh. Sedangkan bantuan sarana pendukung keagamaan diberikan kepada Desa Tonduk dan Gowa-gowa. Masing-masing 4 desa tersebut mendapatkan Rp20 juta. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada ahli waris korban kecelakaan Kapal Jabal Nur sebesar Rp30 juta.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Raas. Kami memang peduli terhadap persoalan pendidikan di sekitar daerah pengeboran,” kata Legal and Relations Manager HCML, Wahyudin Sunarya, Kamis (9/7/15).

Sementara Staff Humas SKK migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Ami Hermawati mengaku mendukung penuh langkah HCML memberikan bantuan pendidikan pada masyarakat Raas.

“HCML ini memang punya komitmen untuk mendukung masyarakat di sekitar daerah pengeboran. Kebetulan daerah yang terdampak adalah Kecamatan Raas. Kami mendukung penuh inisiatif HCML memberikan bantuan,” katanya.

Menurutnya, program kegiatan penunjang operasi (PKPO) HCML memang di bidang pendidikan dan keagamaan. Karena itu, HCML memberikan bantuan untuk sarana pendukung pendidikan dan keagamaan.

“Meski HCML ini belum dalam tahap produksi, tapi HCML ini sudah berkomitmen untuk peduli terhadap masyarakat sekitarnya,” ujar Ami.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim kepada empat Kepala Desa dan salah satu ahli waris korban kecelakaan Kapal Jabal Nur.

“Pemkab Sumenep menyampaikan terima kasih atas kepedulian HCML memberikan bantuan kepada warga Desa Raas, dan ahli waris korban tenggelamnya Kapal Jabal Nur,” kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

Ia berharap apabila warga Raas mempunyai keinginan dan aspirasi yang akan disampaikan terkait kegiatan pengeboran operator migas, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. “Kalau ada hal-hal penting, ayo kita duduk bersama. Bicarakan baik-baik dengan perusahaan. Pemda siap membantu mengomunikasikan. Jangan menggerutu di luar,” ucapnya.

Ia juga berharap agar ada keterbukaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait program-program untuk warga sekitar pengeboran. “Ini supaya warga juga bisa mengukur dan merancang usulan-usulan program ke depan,” pungkasnya. (ro)