Pakde Karwo: Pasar Lokal Jadi Kekuatan Hadapi MEA

Gubernur Jawa Timur Dr. H Soekarwo berdialog dengan para Peserta Diklat, Kepemimpinan II Angkatan XXXVII dan Diklat Kepemimpinan III Angkatan XXIX dan XXX di Badan Pendidkan ( Badiklat ) PrSurabaya, KabarGress.com – Pasar lokal menjadi kekuatan menghadapi pasar bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dibutuhkan kekuatan, komitmen dan kerjasama yang kuat untuk mengadapi MEA, karena semua negara, dan organisasi, khususnya organisasi bisnis berlomba-lomba untuk membangun kekuatan agar dapat bersaing dalam MEA.

“Jangan takut dan ragu dalam menghadapi pasar bebas. Pasar lokal dan keunikan produk lokal menjadi daya saing untuk hadapi MEA,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menjadi narasumber Ceramah Tematik Diklat Kepemimpinan II Angkatan XXXVII dan Diklat Kepemimpinan III Angkatan XXIX dan XXX di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya, Kamis (4/6) sore.

Ia mengatakan, pengembangan pasar lokal di masing-masing daerah di tanah air harus dikemas secara apik yang meningkatkan daya tawar. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengembangkan kekuatan lokal yakni dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen yang baik termasuk packaging.

Disampaikannya, di Jatim, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan SMK Mini dan BLK Plus. Dalam SMK Mini tersebut terdapat 9 bidang keahlian antara lain teknolofi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, dan seni pertunjukan.

Tahun 2014 ini, jumlah SMK Mini yang telah ada sebanyak 70 SMK Mini. Tahun ini rencananya 100 SMK Mini, tahun 2016 sebanyak 100 SMK Mini. Sebagai wujud pendukung telah dilakukan pengiriman SDM tahun 2013 ke Jerman sebagai negara dengan standarisasi produk yang paling tinggi, kerjasama dengan Osaka melalui Model Mobio Higashi Osaha tahun 2014, serta rencana dengan Australia Barat (pendidikan vokasional dengan standar internasional bulan November 2015.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan kiat lain dalam menghadapi MEA yakni melalui strategi pembangunan yang terdiri dari peningkatan produksi UMKM dan Besar, sistem pembiayaan, dan pengembangan pasar. Ketiga strategi tersebut biasa disebutnya sebagai Konsep Jatimnomics.

Menurutnya, UMKM merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, pada 2014, UMKM menyumbang Rp1.100 triliun terhadap PDRB Jatim. Jatim memiliki 6,8 juta UMKM, dengan kondisi siap ekspor sebanyak 3.476 UKM, perintis ekspor sebanyak 1.330 UKM, dan inkubator sekitar 70 ribu UKM. Selain itu, jumlah UMKM di Jatim kini telah mencapai 11,5 juta dan menyerap sebanyak 95% tenaga kerja di Jatim.

Untuk meningkatkan kualitas dan produksi UMKM dan Besar, Pakde Karwo menggunakan pendekatan secara partisipatoris dengan melibatkan para pelaku UMKM untuk mengusulkan, merencanakan, dan bahkan memutuskan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Salah satu permasalahan yang ada yakni SDM ataupun permodalan.

“Para pelaku UMKM perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan partisipatoris. Khusus untuk wong cilik, harus ada Diliberalisasi karena mereka ada di posisi yang lemah jika dipaksa ikut liberalisasi. Jadi UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat” kata Pakde Karwo.

Guna memenuhi kualitas produksi UMKM tersebut, Pemprov Jatim bekerja sama dengan ITS Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang untuk pengembangan SDM UMKM melalui Lab. Inkubator Bisnis. Sasarannya adalah lulusan perguruan tinggi yang berprestasi maupun yang minat berwirausaha. “Dalam inkubator bisnis ini, mereka digembleng dan didorong untuk menjadi entrepreneur muda,” jelasnya.

Strategi kedua adalah skema pembiayaan, untuk segmen industri besar, skemanya yakni difasilitasi melalui business forum dan diplomasi ekonomi (dalam dan luar negeri), jaminan pemerintah dalam memberikan kemudahan investasi (government guarantee). Yakni ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Sedangkan untuk industri kecil, khususnya UMKM, skema yang digunakan dengan stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar.

Karena itu, Pakde Karwo melakukan intervensi untuk membela UMKM, salah satunya regulasi agar Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim dengan suku bunga yang lebih rendah dari perbankan umum, yaitu BPR sebesar  9% setahun, sedangkan Bank UMKM hanya sebesar 6% setahun. Dengan begitu, UMKM akan lebih mudah mengakses dan mendapatkan stimulasi modal usaha dengan bunga ringan. Inovasi pembiayaan di sektor mikro terhadap 8.506 koperasi wanita (Kopwan), mulai tahun 2015 kopwan fungsional. Bantuan permodalan sebesar Rp25 juta/desa/koperasi.

Tahun 2015 diprogramkan 2.000 infrastruktur lembaga keuangan masyarakat (LKM) berbasis kelompok fungsional, dengan bantuan modal hibah APBD Provinsi Jatim masing-masing Rp25 juta. LKM berbasis kelompok fungsional seperti kelompok-kelompok pengajian, kelompok jemaat gereja. Selain itu, dilakukan pengembangan terhadap koperasi pondok pesantren, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Koperasi Karyawan (Kopkar) masing-masing diberikan permodalan sebanyak Rp25 juta/koperasi.

Strategi ketiga yakni pengembangan pasar. penguatan perdagangan yang paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien didalam konektivitas (shipping) antar pulau, dan menguntungkan bangsa sendiri.

Karena itu, sejak 2010, Pakde Karwo terus membangun dan mengembangkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dalam negeri. Hingga kini, total KPD Jatim berada di 26 provinsi di Indonesia. Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistik dan konektivitas Indonesia bagian Timur.

KPD ini bisa memperbesar pasar domestik karena 40 persen potensi pasar ASEAN berada di Indonesia, mereduksi impor, serta dapat meningkatkan current account atau devisa. Dengan adanya KPD rata-rata potensi transaksi per tahun tumbuh 15 persen, bahkan mengalami surplus tumbuh sebanyak 328,08 persen. (hery)

Teks foto: Gubernur Jawa Timur, Dr. H Soekarwo, berdialog dengan para peserta Diklat, Kepemimpinan II Angkatan XXXVII dan Diklat Kepemimpinan III Angkatan XXIX dan XXX di Badan Pendidikan (Badiklat).

Leave a Reply


*