Sekda: TPID Jaga Inflasi dan Perekonomian Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Tpid) Jatim berusaha menjaga tingkat inflasi di Provinsi Jatim Agar Tidak Meningkat. Kinerja Inflasi Jatim Pada Tahun 2014 Tingkat Inflasi Nasional Mencapai 8,36%. Bahkan Pada Tahun 2014 Tingkat Inflasi Jatim Terendah Kedua Setelah Jogyakarta Di Pulau Jawa.“Hal Tersebut Menunjukan Prestasi Kinerja Tpid Wilayah Jatim Sangat Optimal,” Kata Gubernur Jatim dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. Ahmad Sukardi Saat Membuka Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Timur Tahun 2015 di Hotel Pullman Surabaya, Kamis (21/5).

Lanjutnya, tingkat Inflasi Jawa Timur secara kumulatif sampai dengan bulan April 2015 sebesar 0,37 persen yang merupakan capaian tingkat inflasi tertinggi di pulau Jawa, bahkan lebih tinggi daripada tingkat inflasi Nasional sebesar 0,08 persen atau sedang mengalami deflasi. Hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari para stakeholder pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dia mengungkapkan, di saat Pertumbuhan Ekonomi Nasional hanya mencapai 4,71 persen, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur mampu mencapai 5,18 persen. Kontribusi terbesar pada sisi permintaan adalah sektor konsumsi rumah tangga dengan 61,25 persen. Sedangkan pada sisi penawaran dari 17 sektor pertumbuhan ekonomi, sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan terbesar adalah sektor jasa pendidikan yang tumbuh sebesar 8,83 persen daripada Triwulan ITahun 2014 yang merupakan dampak dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini tentunya akan meningkatkan optimisme kita dalam penguatan daya saing perekonomian Jawa Timur.

Sementara PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 mencapai Rp1.540,7 Trilyun, sementara pada Tahun 2013 lalu, total PDRB Jawa Timur mencapai Rp1.136,33 Trilyun dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 mencapai Rp402,95 Triliun. Pada Tahun 2014 ekspor barang dan jasa Jawa Timur mencapai Rp611.323,22 miliar sedangkan impor Jawa Timur sebesar Rp618.164,91 Miliar (defisit Rp6.841,69 miliar). Sementara pada Triwulan I Tahun 2015, ekspor luar negeri mencapai Rp64.292,57 Miliar lebih baik daripada ekspor Triwulan I Tahun 2014 sebesar Rp63.461,11 Miliar.Sedangkan impor pada Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp77.658,41 Miliar yang lebih rendah daripada impor pada Triwulan I Tahun 2014 sebesar Rp78.576,97. Kinerja perdagangan yang baik pada Triwulan I Tahun 2015 ini juga didorong oleh perdagangan antar pulau yang positif, yaitu surplus Rp24.997,13 Miliar, sementara untuk perdagangan antar negara defisit Rp13.365,84 miliar. Sehingga neraca perdagangan Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2015 surplus Rp11.631,29 miliar.

“Dia menyampaikan, Tingkat Inflasi Jawa Timur yang tinggi pada Triwulan I 2015 merupakan akumulasi dari tekanan sektor administered prices yang seharusnya sektor ini merupakan sektor kunci pengendalian inflasi di daerah. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan dasar instabilitas inflasi pada Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015,” katanya.

Dia melanjutkan, Fluktuasi harga BBM di Indonesia terutama area Jawa–Madura–Bali merupakan dampak Implementasi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Menetapkan Tentang Pola Baru Pemberian Subsidi Tetap Atas Harga BBM.

Selain Fluktuasi harga BBM, tekanan sektor administered price juga dipengaruhi oleh kenaikan harga angkutan udara, tarif kereta api, angkutan dalam kota, serta kenaikan tarif listrik. Isu strategis dampak sektor administered price pada Jawa Timur berbeda dengan dampak yang diterima oleh provinsi lain khususnya di Pulau Jawa.Dia mencontohkan,  kenaikan tarif kereta api yang berpengaruh besar pada tekanan Inflasi Jawa Timur Bulan April tidak berdampak signifikan terhadap tekanan inflasi pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wilayah provinsi Jawa Timur terdapat 8 kota termasuk dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara kumulatif sampai dengan bulan april kota Surabaya mengalami inflasi tertinggi (0,76%), diikuti oleh kota Malang (0,3%), kota Madiun (0,1%), kota Probolinggo (-0,24%), kota Kediri (-0,43%), kab. Sumenep (-0,44%), kab. Jember (-0,46%), serta kab. Banyuwangi (-0,49%).

Dia menjelaskan, dari data tersebut terlihat bahwa dari delapan kota yang dihitung IHK terdapat 3 kota yang mengalami inflasi dan 4 kab/kota mengalami deflasi. Namun berdasarkan kontribusinya terhadap Inflasi Provinsi Jawa Timur kota Surabaya merupakan kota dengan kontribusi terbesar dengan bobot 55,27 persen kemudian kota Malang dengan kontribusi 17,72 persen. Oleh karenanya perlu adanya inovasi kebijakan pengendalian inflasi yang mampu memperkuat supply chain komoditas strategis dengan mengatur tata niaga produksi dan kelancaran distribusi komoditas bahan pangan, mengingat keduanya merupakan kota yang sangat tergantung pada kelancaran distribusi bahan pokok strategis dari kabupaten/kota produsen.

“Meskipun kondisi makro ekonomi seperti itu, Jawa Timur tetap optimis dalam menghadapi tantangan dan siap mengubah setiap hambatan menjadi peluang dalam menghadapi kondisi resesi perekonomian global pada saat ini, bahkan dalam rangka menghadapi Asean Economic Community (AEC 2015) yang sudah berada di depan mata,” pungkasnya. (hery)

Teks foto: Sekda Prov Jatim memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur tahun 2015 di Hotel Pullman Surabaya.