02/02/2021

Jadikan yang Terdepan

Gubernur Tegaskan Aspek Kultural Penting untuk Bangun Ekonomi Jatim

gub jatim menjawab pertanyaan peserta kuliah umum terkait  pintu gerbang MEA di uanirSurabaya, KabarGress.com – Aspek Kultural merupakan hal yang penting untuk membangun perekonomian di Jatim, terutama di saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Kuliah Tamu dengan Topik “Strategi Jawa Timur dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas” di Aula Fajar Notonegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (15/4).

Ia mengatakan, pembentukan ASEAN didasarkan adanya kesamaan kultural antar anggota di dalamnya. Sehingga dalam pembangunan ekonominya terus memperhatikan kultural negara masing-masing. Tidak hanya memperhatikan keamanan dan kenyamanan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kultural.

Menurutnya, kultural juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Selain penegakkan hukum dalam penyelesaian masalah, pendekatan kultural perlu terus dikembangkan. “Kultural bagian penting sebagai solusi berbagai permasalahan,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Guberur Jatim.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo memaparkan tiga hal penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yakni perbaikan infrastruktur, menaikkan kualitas SDM di bidang keterampilan, serta pelayanan publik (public service) yang baik.

Dijelaskannya, perbaikan infrastruktur meliputi soft infrastructure seperti pendidikan formal dan informal, maupun hard infrastructure seperti pengembangan transportasi (pelabuhan dan bandara), energi (gas, listrik, panas bumi), infrastruktur (jalan tol dan arteri).

Pembangunan Infrastruktur percepatan JLS dengan alokasi dari APBD per tahun Rp500 Milyar,  Percepatan pembangunan jalan Tol, perluasan Pelabuhan Tanjung Perak, Pengembangan Bandara Juanda, Bandara-bandara perintis, double track railway.

Dalam peningkatan SDM, harus bisa memunculkan pemimpin (leader) yang dapat menciptakan inovasi dan percepatan barang. Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jatim yakni dengan memberikan Bosda Madin, mendirikan Taman Posyandu, BLK standar internasional, SMK Mini.

Tahun 2014, jumlah SMK Mini yang didirikan sebanyak 70 SMK dengan 1 kelas masing-masing sebanyak 30 anak, per pondok rata-rata 3 kompetensi keahlian. Tahun 2015 ditambah 100 SMK mini. Adapun bidang keahlian yang terdapat di SMK Mini antara lain teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, pariwisata, seni rupa dan kriya, serta seni pertunjukan.

“Kompetensi harus dibangun atas dasar kebutuhan pasar sehingga dimulai saat penyusunan kurikulum sudah harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik di luar negeri maupun dalam negeri, termasuk ketangguhan dalam berdaya saing,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelayanan publik yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Sebagai contoh diterapkannya SIEVAP & MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB Keuangan (online), SIPPD: musrenbang-jatim.net.

Sistem pelayanan terbaru yang dimiliki Pemprov Jatim yakni sistem IT untuk Pelayanan Ekspor Impor dengan Disperindag sebagai satuan administrasi pangkal (Satminkal) bersama BPOM dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan untuk mengawasi arus barang dan jasa yang masuk dan keluar di Jatim melalui sistem IT.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo menegaskan bahwa perlunya ada regulasi yang melindungi untuk melindungi rakyat dan konsumen saat diberlakukannya MEA. Kebijakan perekonomian di Jatim untuk mampu memberikan kontribusi konstruktif atas perekonomian nasional yang berkelanjutan adalah dengan membuat legal framework di bidang perekonomian secara tepat dan dinamis demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagai contoh dibentuknya regulasi yakni adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur (termasuk SOP yang mengatur ijin bongkar beras impor). Regulasi ini dibentuk karena Jatim sebagai produsen beras.

Selain itu, beberapa peraturan telah dibuat untuk melindungi masyarakat antara lain Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, Perda Provinsi Jawa Timur No. 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu, Pergub Jawa Timur No. 114 Tahun 2010 Tentang Larangan Peredaran Gula Rafinasi dan Gula Kristal Mentah di Pasaran Umum di Jawa Timur, Pergub Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Garam Impor dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, Pergub Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Produk Impor Hortikultura dan Pemberdayaan Usaha Hortikultura di Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Muslich Anshori mengatakan, kebijakan Pemprov Jatim Jatim yang dipimpin Pakde Karwo telah menunjukkan kesiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Berbagai kesiapan seperti pembatasan impor, pembentukan atase perdagangan di 26 provinsi, serta pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara terus dilakukan. “Pembangunan Jatim sangat membanggakan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut,” katanya. (hery)

Teks foto: Gubernur Jatim menjawab pertanyaan peserta kuliah umum terkait pintu gerbang MEA di Unair.