Menpan RB Apresiasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi memberikan apresiasi terhadap perkembangan akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim yang setiap tahun nilainya terus meningkat. Apresiasi itu disampaikan Menpan & RB pada Pra Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, di ruang rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya, Kamis (9/4).

Menurutnya, nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim terus meningkat. Ini mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/ daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Dengan demikian, kemampuan instansi pemerintah untuk merencanakan target kinerja, menyelaraskan dengan anggaran, dan mengerjakan kegiatan sudah sesuai dengan rencana. Tinggal melaporkan capaian kinerjanya.

Saat ini, kata Yuddy, jumlah PNS terlalu besar. Struktur organisasi juga terlalu lebar. Ada kota yang tidak punya hutan tapi punya organisasi dinas kehutanan. Ada juga kota yang tidak punya laut tapi punya dinas kelautan. “Hal-hal seperti ini perlu telaah dan analisis. Oleh karena itu perlu melakukan reformasi organisasi secara berkesinambungan,” imbuhnya.

Dalam konteks reformasi mental, lanjutnya, reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang paling utama adalah reformasi mind set pimpinan unit organisasi. “Kalau tidak merubah mind set, maka seolah-olah yang kita kerjakan seolah sekedar rutinitas,” ujarnya.

Di era sebelumnya, masyarakat seolah tidak mau tahu urusan pemerintah. Tettapi dewasa ini masyarakat selalu ingin tahu segala yang dilakukan pemerintah. Masyarakat mengkritik dan memberikan saran. Untuk itu, pemerintah perlu menyesuaikan diri, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Karena pemerintah sebagai pamong praja tugasnya ngemong artinya melayani sesuai dengan kehendak rakyat. Maka dari itu, penilaian kinerja pemerintah, tidak fokus pada berapa jumlah anggaran yang dihabiskan, tapi lebih fokus kepada manfaat/outcome dari hasil kinerja.

“Keberhasilan yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat. Semakin besar kepuasan masyarakat kepada pemerintah, maka semakin berhasil sebuah pemerintahan melakukan kegiatan administrasi pemerintahannya,” tambahnya.

Hampir semua Pemerintah daerah sudah memiliki badan perijinan terpadu satu pintu. Selanjutnya perlu memperbaiki sistemnya agar lebih memberikan kemudahan. Juga perbaikan standar operasion prosedur-nya (SOP), agar proses perijinan bisa dilayani secara maksimal di satu tempat.

Sementara itu Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo menjelaskan, pelayanan publik adalah entry point untuk kesejahteraan. Maka, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diutamakan adalah pelayanan publik. Sedangkat untuk audit organisasi masih menunggu perubahan peraturan pemerintah. “Tapi Jatim sudah siap,” ujarnya.

Menurut Pakde Karwo, Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Disparitas, Indeks Pembangunan Gender, dan kualitas air sungai.

Ia menambahkan, hasil evaluasi terhadap 59 SKPD pada tahun 2014, sebanyak 20 SKPD mendapatkan Nilai A, 23 SKPD mendapatkan Nilai B Plus, 9 SKPD mendapatkan Nilai B, 6 SKPD mendapatkan Nilai CC , dan 1 SKPD mendapatkan Nilai C.

Jika dibandingkan tahun 2013, satu SKPD yang mendapat nilai A, belum ada SKPD nilai B Plus, 39 SKPD nilai B, dan 18 SKPD mendapat nilai CC, dan satu SKPD mendapat nilai C.

Di tempat yang sama, Sekda Prov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM mengatakan, kegiatan ini salah satu wujud komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Provinsi Jatim.

“Pra Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, dan akhirnya semua SKPD mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas kesungguhannya melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dengan nilai “A”,” harapnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Dr H Soekarwo menerima buku dari Menpan RI tentang “Inovasi Pelayanan Publik Indonesia” disaksikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Bp. Moh. Yusuf Ateh, para staf ahli Gubernur, para Asisten Sekda, pejabat dari Pemprov NTT, Bupati dari 12 Kab/ Kota di Jatim, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. (hery)

Teks foto: Gubernur Jatim Pakde Karwo menyerahkan cinderamata kepada Menpan RB pada acara pra evaluasi SAKIP.