16/01/2021

Jadikan yang Terdepan

Terkait Bagi Hasil Purabaya, Komisi A Berharap Segera Ada Pertemuan

Budi LeksonoSurabaya, KabarGress.Com – Anggota komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, berharap agar masing-masing pihak dari tingkat Legislatif maupun Eksekutif dari Surabaya dan Sidoarjo melakukan pertemuan secara intens terkait bagi hasil terminal Purabaya yang selama ini diketahui masih menjadi polemik. Khawatirnya masalah ini nantinya akan berdampak negatif di pandangan masyarakat.

Politisi asal fraksi PDI-Perjuangan tersebut, juga mendukung penuh untuk melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, supaya mengetahui bahwa Surabaya setiap tahunya selalu mengalami kerugian yang cukup besar. Karena selama ini, Sidoarjo tidak mengetahui, bahwa dengan asas Bruto sebesar 80 Surabaya, 20 Sidoarjo, Surabaya sangat merugi.

“Kecuali asas Bruto dilakukan dengan komposisi 90 Surabaya, 10 Sidoarjo. Saya rasa Surabaya bisa menerima. Karena kan untuk pembiayaan operasionalnya semua ditanggung oleh Pemerintah Surabaya, Sidoarjo tidak mempunyai investasi apapun di situ,” ungkapnya, Sabtu (28/2/2015).

Budi meminta, langkah utama yang harus dilakukan oleh BPKP adalah, segera mengubah bentuk klausul perjanjian yang lama dan mengganti yang baru, mengingat banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam perjanjian lama. Karena jika hal ini dibiarkan, Surabaya selamanya akan merugi terus menerus.

“Suatu contoh apakah Purabaya ini suatu bentuk sisi pelayanan publik atau bisnis. Jika dilihat dari bisnis, berarti sisi Netto, itu harus dibagi bersihnya saja. Kalau pelayanan publik berarti ya pelayananya harus benar-benar baik dan dilakukan secara kerja sama antara pemerintah Surabaya dan Sidoarjo. Disinilah peran BPKP sangat dibutuhkan,” pintanya.

Sekali lagi dirinya berharap, antara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, DPRD Surabaya, Bupati Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Segera melakukan pertemuan secepatnya. Agar permasalahan bagi hasil terminal Purabaya ini tidak sampai berlarut-larut, bahkan mendapat pandangan miring dari masyarakat.

“Jangan sampai hal ini menjadi perang di udara, sekarang saatnya kita melakukan perang di darat. Artinya saling ketemu untuk membahas hal ini secara musyawarah dan menghasilkan keputusan yang sekiranya tidak sampai merugikan kota Surabaya,” tambahnya. (Tur)

Teks foto: Budi Leksono.