02/02/2021

Jadikan yang Terdepan

THR Mati Suri, Tokoh Seniman Inginkan Pemkot Putus Kontrak Hi-Tech Mall

THRSurabaya, KabarGress.Com – Para tokoh Seniman dan Budaya di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tidak memperpanjang kontrak gedung Hi-Tech Mall yang akan berakhir tahun 2017 mendatang. Sebab, semenjak berdirinya gedung tersebut, THR kini mulai mati secara perlahan lantaran tertutup gedung pusat komputer tersebut.

Salah satu seniman THR, Fajar Harianto mengatakan, keberadaan gedung Hi-Tech Mall tersebut sangat merugikan banyak seniman khususnya yang ada di THR. Sebab, tidak sedikit seniman yang menggantungkan hidupnya dari pementasan kesenian. Hal itu disebabkan karena akses pintu masuk pengunjung hanya ada satu.

“Itu pun kecil mas pintunya. Kalau dulu kan luas, dari depan masyarakat sudah bisa melihat THR. Saya rasa saat ini bisa dikatakan gedung kesenian THR ini mati suri, sejak ada gedung itu (Hi-Tech Mall),” ungkap Fajar, Sabtu (14/2/2015).

Dirinya menjelaskan, memang pemkot pernah melakukan renovasi gedung THR. Namun, ia menganggap hal itu percuma dilakukan kalau akses pintu masuk THR masih tetap seperti itu. Lain halnya jika pemkot menyediakan pintu masuk yang lebih menarik minat  para pengunjung, itu kemungkinan susana THR bisa kembali ramai seperti dahulu.

“Pokoknya kami (para seniman) meminta agar pemkot bisa menuruti apa yang menjadi keinginan kami. Toh jika THR menjadi ramai pemkot kan juga akan bangga, karena THR ini kan salah satu Icon kota Surabaya,” tuturnya.

Pria paruh baya tersebut juga mengeluhkan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang masuk di kawasan THR tanpa asal-usul yang jelas. Dan terdengar kabar PKL liar tersebut sudah mendapat ijin resmi dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Jika hal ini dibiarkan terjadi, nantinya akan mematikan perekonomian PKL resmi yang sudah ada sebelumnya.

“Sekarang yang dilestarikan malah PKL kok bukan gedungnya. Apalagi yang ditampung justru PKL liar tanpa ditarik retribusi apapun. Sedangkan untuk PKL yang resmi malah ditarik pajak tiap bulanya. Untuk listrik dan air saja ditarik Rp.150 ribu per bulan, dan untuk sewa tanah Rp.155 ribu, jadi kalau ditotal ya Rp.350ribu,” kesalnya.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, untuk hal ini yang pantas disalahkan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparta). Seandainya Disparta bisa mengkoneksikan antara THR dengan Hi-Tech, hal itu menurutnya sangat bagus. Artinya, meskipun ada gedung Hi-Tech para seniman bisa difungsikan dialam gedung tersebut.

“Misalnya saja, ambil contoh penjualan produk HP samsung. Bisa saja orang seniman yang mungkin sedang sepi pentasnya dijadikan logo samsung. Dengan pakaian tradisional. Atau mungkin didalam gedung itu nanti bisa di berikan hiburan musik, kan banyak orang seniman di THR yang bisa maen musik,”katanya. (tur)