Puluhan Warga Dolly Ngluruk Dewan, Tagih Janji Walikota

Surabaya,KabarGress.Com – Puluhan warga terdampak penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak hari ini (12/12/2014) mendatangi gedung DPRD Surabaya. Kedatangan mereka kali ini untuk menagih janji pemerintah kota yang hingga sekarang belum direalisasikan.

Salah satu warga terdampak bambang Sumitro menuturkan, sebelum Dplly dan jarak ditutup, dalam sosialisasinya pemkot merencanakan sejumlah program untuk mensejahterakan warga terdampak. Ironisnya, ekonomi di sana sekaranag justru lumpuh total.

“Jangankan untuk membayara listrik dan air, untuk uang saku anak sekolah saja banyak warga yang kesulitan. Akhirnya banyak warga yang harus menjual barang berharga yang mereka miliki,” ujar Bambang Sumitro.

Menurut Bambang, pasca deklarasi penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni lalu, sebenarnya warga berharap banyak dengan program -program yang disampaikan pemerintah kota. Misalnya janji untuk meningkatkan taraf hidup warga di sekitar lokalisasi.

“Kita ingin anggota dewan mencarikan solusi bagi kita. Kalau perlu Sidak langsung untuk melihat dan beekomunikasi dengan warga terdampak yang ada di sana,” harapnya.

Warga terdampak lainnya, Sumarsono mengaku salah satu alternatif untuk menghidupkan ekonomi warga terdampak sebenarnay dapat dilakukan dengan membuat rumah musik. Sayangnya, rencana tersebut juga terkesan di persulit oleh dinas terkait.

Padahal, untuk bekas lokalisasi Kremil dan Moroseneng banyak ditemui rumah musik yang dibuat oleh warga. “Saya tidak tahu kenapa tidak boleh. Sebenarnya dinas terkait menerapkan standart ganda untuk kawasan Dolly. Jika yang lain boleh, kenapa dolly tidak?,” heran Sumarsono.

Menanggapi keluhan dari warga, Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) Agustin Poliana menyesalkan dengan belum tergarapnya bekas kawasan lokalisasi. Padahal deklarasi penutupan yang dilakukan pemerintah kota sudah berlangsung 7 bulan yang lalu.

“Mestinya setelah deklarasi program yang dijanjikan langsung dijalankan. Kalau seperti sekarang kan kasihan warganya. Jangan-jangan pemkot memang sengaja untuk menyingkirkan warga yang tinggal di sekitar Dolly secara halus,” tegas Agustin Poliana.

Sementara anggota Komisi D yang lain, Reni Astuti mengingatkan agar bekas Lokalisasi Dolly dan Jarak menjadi prioritas pemerintah kota. Mengingat deklarasi yang dilakukan pemkot beberapa bulan lalu itu, termasuk peristiwa fenomenal.

“Jika dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) setiap keluarahan mendapat Rp 1 miliar lebih, seharusnya wilayah dimana Dolly dan jarak berada mendapatkan prioritas anggaran yang jauh lebih besar,” pungkas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (tur)