Hadapi Transformasi Birokrasi, Wagub Tuntut PNS Inovatif

Surabaya, KabarGress.Com – Wakil Gubernur Jawa Timur H. Saifullah Yusuf menuntut Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Jatim cerdas dan inovatif, ini penting untuk menghadapi transformasi birokrasi dari KORPRI menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara (Korps ASN RI).

“Nanti akan terjadi perubahan organisasi, yang sebelumnya bersifat resmi berubah menjadi forum.  Walaupun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur, ada peluang eselon I dan eselon II diisi oleh non karir/non PNS,” kata Gus Ipul sapaan lekat Wagub usai memimpin upacara Peringatan HUT KORPRI ke 43 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (1/12).

Ia menambahkan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bertujuan menjaga kode etik profesionalitas pegawai negeri.

Ke depan perjalanan para abdi negara harus mampu memberikan pelayanan  yang cepat pada masyarakat sehingga bisa lebih sejahtera. “Para aparatur pemerintah harus menghayati makna UU No. 5 Tahun 2014, sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang bersih,” ungkap Gus Ipul yang juga Ketua Dewan Penasehat KORPRI Jatim.

Saat membacakan sambutan Presiden Joko Widodo, ia menyampaikan, sebagai organisasi integral dari pemerintahan, KORPRI diminta mewujudkan fungsi-fungsi yang tercantum dalam UU ASN secara bertahap. “Semua tahapan pencapaian harus berpedoman pada amanat Panca Prasetya KORPRI,” imbuhnya.

Ia berpesan, jajaran KORPRI supaya bisa menjadi guru dan tauladan bagi perubahan yang diharapkan masyarakat. Jajaran KORPRI harus memahami dan melaksanakan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang bersih. “Percepat perubahan budaya kerja anggota KORPRI menuju pola pikir dan aparatur negara yang gigih, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis,” ungkapnya.

“Pelayanan birokrasi yang diberikan pada masyarakat harus makin cepat, akurat, murah, dan makin baik. Kedepan anggota KORPRI diharapkan menjadi birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Tinggalkan netralitas priyayi atau penguasa,” tegasnya.

Anggota KORPRI harus memapu menjaga kode etik profesi, mempedomani sumpah jabata, dan memegang teguh komitmen Panca Prasetya KORPRI. Penguatan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan perlu dilakuan. “ Buktikan pada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dibanggakan dan tinggalkan ego sektoral serta  kedaerahan,” pungkasnya.

HUT Korpri ke 43 itu mengusung tema “Memperkokoh Jiwa Korps, Profesionalitas, Netralitas dan Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai Anggota Korpri Guna Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.

Pada kesempatan yang sama juga diserahkan penghargaan pemenang lomba Pekan Olah Raga dan Seni Daerah (Porsenida) KORPRI Tahun 2014 diantaranya lomba paduan suara, pertandingan tenis meja, pertandingan bola voli, dan lomba karaoke tunggal putra putri. Sedangkan juara umum diperoleh Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Kediri.  (hery)