03/02/2021

Jadikan yang Terdepan

Jatim Tuan Rumah Acara Parlemen Asia Pasifik

Jatim Tuan Rumah Acara Parlemen Asia PasifikSurabaya, KabarGress.com – Jatim menjadi tuan rumah dalam acara Parlemen Asia Pasifik terkait percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan persiapan menuju Post2015 Development Agenda. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI, dan Surabaya sebagai Ibu Kota Jatim dipilih karena merupakan kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta.

“Pemilihan Surabaya sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan ini merupakan keputusan yang tepat, karenaselain kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya juga kota yang bersih, nyaman, aman, dan tentram,” terang Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi saat menyambut anggota Parlemen Asia Pasifik di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (12/11).

Dikatakan, Jatim memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang menarik sebagai daerah wisata tujuan dunia.Infrastruktur juga tersedia cukup baik, misalnya penerbangan internasional langsung dari Surabaya ke beberapa negara tujuan. Sementara penerbangan Surabaya-Jakarta dapat diperoleh setiap sepuluh menit.

Selain itu, perkembangan ekonomi Jatim tahun 2014 semester 1 mencapai 6,17%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama sebesar 5,17%. “Di samping unggul di sisi investasi dan perdagangan, Jatim merupakan pusat perkembangan perdagangan, industri, jasa, distribusi dan logistik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mengingatkan bahwa waktu pencapaian MDGs hanya tersisa 415 hari, dan setelah itu, Parlemen harus bersiap menyambut Agenda Pembangunan Pasca 2015. Sampai saat ini, negara-negara Asia Pasifik masih menghadapi agenda pembangunan yang belum usai. “Tantangan permasalahan urbanisasi, dampak perubahan iklim danglobal warming, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya harus menjadi perhatian serius bagi parlemen,” jelasnya.

Dalam diskusi internasional mengenai agenda pembangunan setelah 2015, High Level Panel (HLP) on The Post 2015 Development Agenda menegaskan ada lima perubahan paradigma utama dalam agenda pembangunan setelah MDGs. Kelima hal itu yakni mengakhiri kemiskinan esktrim, pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, pemerintahan yang baik, dan kemitraan global.

Kondisi pencapaian MDGs yang belum tercapai di negara-negara Asia Pasifik, lanjutnya, pada umumnya terkait tingginya tingkat kemiskinan, angka Kematian Anak dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang mengkhawatirkan, dan terbatasnya akses sanitasi air bersih. “Aki di Indonesia mengalami peningkatan signifikan yaitu dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2007, menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2012. Selain itu, sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses air bersih,” urainya.

Tanggung jawab pencapaian tujuan pembangunan tersebut bukan hanya berada di pemerintah namun juga pada parlemen. Sebanyak 20 delegasi Parlemen Asia Pasifik yang hadir diantaranya Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea Selatan dan Malaysia,berkomitmen mengoptimalkan peranannya. Pada akhir seluruh sesi pertemuan, komitmen para delegasi akan dituangkan dalam Surabaya Declaration.

Sejumlah pembicara yang hadir pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 12-13 November itu antara lain, Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf, Deputi Rirektur Asian Development Bank (ADB) , Edimon Ginting, utusan khusus Presiden untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 Tahun 2009-2014, Hasan Kleib dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Endah Murniningtyas. (eri)