03/02/2021

Jadikan yang Terdepan

Masih Banyak Masyarakat Surabaya Belum Tercover BPJS

Surabaya, KabarGress.Com – Ternyata masih banyak warga Surabaya yang belum tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini diketahui setelah komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan agenda Dengar Pendapat (Hearing) Senin (10/11/2014) kemarin, dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dan dinas terkait.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, dari seluruh penduduk Surabaya yang berjumlah 2,8 juta , hanya 300 jiwa yang tercover oleh BPJS saat ini. Sedangkan untuk 1,5 juta masyarakat mendaftarkan BPJS mandiri. Artinya, masih tersisa 1 juta warga Surabaya yang belum mengurus atau mendaftarkan BPJS.

“Ini seharusnya BPJS lebih peka. Kenapa kok yang satu juta tidak langsung dicover saja semuanya oleh BPJS. Seharusnyakan BPJS harus mengcover semuanya. Agar seluruh penduduk di Surabaya dapat berobat menggunakan kartu kesehatan ini,” ucap Agustin.

Menurut Titin sapaan akrab Agustin Poliana menjelaskan, banyaknya penduduk Surabaya yang belum tercover kesehatannya ini lantaran, dinas kesehatan enggan untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum tercover ini. Padahal, progam BPJS ini dikhususkan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Kami (komisi D) berharap agar pemerintah seharusnya lebih pro aktif untuk mengatasi masalah kesehatan warga Surabaya ini. Dinas kesehatan sebenarnya harus jemput bola. Kasihan kan warga yang sakit jika ingin berobat mereka ternyata belum tercover oleh BPJS,” jelas politisi asal fraksi PDI-P tersebut.

Lebih lanjut, Agustin menuturkan, guna mengurangi banyaknya penduduk Surabaya yang belum tercover kesehatannya, dirinya meminta kepada Dinkes untuk menambah Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp100 Milyar. Dengan penambahan anggaran tersebut, komisi D berharap semua masyarakat dapat tercover BPJS.

“Dengan begitu jumlah penduduk yang belum tercover akan sedikit
berkurang. Begitu juga beban pemerintah untuk mensejahterakan
masyarakat dibidang kesehatan secara bertahap akan dapat terpenuhi,” tuturnya.

Untuk mengetahui secara detil penduduk Surabaya yang belum
tercover BPJS, Dinkes diminta untuk melakukan pendataan ulang. “Saat
ini kami meminta Dinkes melakukan pendataan kembali terkait jumlah
penduduk yang belum tercover BPJS kesehatan melalui APBD,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Febria Rachmanita mengungkapkan, bahwa jumlah yang diajukan oleh komisi D sebesar Rp100 Milyar dinilai terlalu tinggi. Sebab, nilai tersebut tidak sedikit. “Jumlah itu saya rasa terlalu tinggi untuk tambahan anggaranya,” katanya. (tur)