Gubernur Jatim – Ponpes Sepakati Pengembangan Ekonomi Syariah

Surabaya, KabarGress.Com – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo bersama 17 pondok pesantren (ponpes) di Jatim menyepakati akselerasi pengembangan ekonomi syariah. Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jatim dengan17 perwakilan ponpes terpilih, saat acara Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi Serta Mendorong Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah di Gedung Bank Indonesia, Jl. Pahlawan 105 , Surabaya, Selasa (5/11).

Ketujuh belas Ponpes tersebut yakni Ponpes Tebu Ireng , Ponpes Zainul Hazan, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes Lirboyo, Ponpes Gontor, Ponpes Sidogiri, Ponpes An – Nur 1 dan 2 , Ponpes Nurul Jadid, Ponpes Langitan, Ponpes Al- Amin, Ponpes Salafiyah, Ponpes Miftachussunnah, Ponpes Qomaruddin, Ponpes Al- Fitrah, Ponpes Nurul Jadid dan Ponpes Sunan Drajat

Dijelaskan, Deklarasi Surabaya berisi tentang akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan selaras dengan arsitektur keuangan ekonomi syariah nasional, khususnya di lingkungan ponpes. “Upaya tersebut merupakan salah satu wujud kerjasama antara Pemprov Jatim, ponpes dan Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan perekonomian syariah. Dan dikalangan Ponpes memiliki potensi yang besar dalam pengembangannya,” ucapnya.

Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo menuturkan, Ponpes tak hanya menjadi lembaga yang berkecimpung dalam pendidkan dan spiritual, akan tetapi bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, khususnya ekonomi syariah.

Ia mengatakan, potensi perkembangan ekonomi syariah di Jatim cukup besar, karena didukung sekitar 6.000 ponpes. Bahkan para pemilik pondok pesantren itu juga meminta pemerintah memaksimalkan program itu. “Seluruh kyai yang ada di Jatim mendukung konsep restrukturisasi ekonomi syariah. Karena membawa efek positif bagi lingkungan ponpes. Secara tidak langsung akan mengungkit tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan ponpes. Tentunya, tidak lepas dari yang ditentukan didalam agama, ” ujarnya.

Oleh karena itu, ada dua kepentingan besar pada pemberlakuan skema pembiayaan ekonomi syariah itu. Pihaknya berharap pengusaha skala kecil bisa dibantu oleh ekonomi syariah. Selain kelompok mikro ada bank UMKM yang bisa dioptimalkan.

Ia menambahkan, dengan adanya ekonomi syariah yang di kembangkan di ponpes, akan membantu juga mengurangi rentenir. Sehingga akan memberikan dampak cukup bagus bagi masyarakat. “Apabila para masyarakat beralih ke Bank Syariah, kesejahteraan mereka akan meningkat karena murahnya bunga yang diberikan, dibandingkan rentenir,”

Selanjutnya, khusus di tatanan on farm Pemprov Jatim berharap Bank Tani juga bisa secepatnya diwujudkan di penjuru Nusantara. Keoptimistisan timbul karena dengan terciptanya restrukturisasi perbankan secara syariah, maka konsep ekonomi tersebut dapat terealisasi maksimal. “Khususnya dengan pembiayaan yang murah, mudah, dan barokah bagi masyarakat,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W Martowardojo, mengatakan Jatim mempunyai potensi cukup besar di bidang ekonomi syariah, ini terbukti banyaknya pesantren di daerah tersebut.

Selain itu, BI bersama OJK menyambut positif bahwa Jawa Timur mampu melaksanakan program percepatan pembangunan ekonomi syariah. Sebab, dalam visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Provinsi Jatim memang akan dikembangkan sebagai regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia. “Lembaga pesantren yang dikenal sebagai salah satu alat syiar Islam dapat dioptimalkan menjadi motor edukasi keuangan syariah di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, BI menunjuk Surabaya sebagai tuan rumah Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) yang berlangsung mulai hari Senin 3-9 November 2014. BI berharap, pegelaran ini bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah global. Sementara itu, kota Surabaya dipilih sebagai tempat penyelenggaraan acara, sekaligus sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antarbank sentral negara anggota OKI, terutama dalam kebijakan makroprudensial, penerapan Islamic finansial sector assessment program (IFSAP) dan financial inclusion, khususnya pengelolaan zakat.

“Kami berharap pada 5 November mendatang penandatanganan kerja sama tentang Deklarasi Surabaya, yakni terciptanya perkembangan ekonomi syariah di Jatim bisa terealisasi dengan sukses,” ujarnya.

Seperti diketahui, perkembangan keuangan syariah dunia telah bertumbuh dengan pesat, terlihat dari total aset sebesar US$137 miliar di tahun 1996, dan diperkirakan mencapai US$1,8 triliun pada 2013, atau sekitar 13 kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun.

Sementara itu, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp476 triliun, atau sekitar US$41,4 miliar dengan komposisi antara lain terdiri atas perbankan syariah 52 persen, surat berharga syariah negara (SBSN) 35 persen dan industri keuangam non bank syariah 8,8 persen, serta pangsa pasar keuangan syariahnya masih di bawah 10 persen.

Seminar ini di hadiri peserta dari beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, Bahrain, Yaman, Maldives, Mauritania, Amerika Serikat, Indonesia, Kazakhstan dan Saudi Arabia. Dengan pembicara, VP Global Partnership IFC, The World Bank, Karin Finkelston, Director General IRTI IDB Azmi Omar, Director, Supervision, Dubai Financial Services Authority, UAE Prasanna Seshachellam, CEO Cagamas Bhd, Malaysia Chung Chee Leong, CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Deputy Secretary General of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Bahrain Khairul Nizam. (eri/ro)