22/09/2020

Jadikan yang Terdepan

Jatim Jadi Pilot Project Penerapan Ekonomi Syariah

Jatim Jadi Pilot Project Penerapan Ekonomi SyariahSurabaya, KabarGress.com – Provinsi Jatim akan menjadi pilot project penerapan ekonomi syariah. Ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi islam. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menerima Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jum’at (31/10).

“Gubernur BI dan OJK telah menetapkan Jatim sebagai proyek percontohan penerapan ekonomi syariah di indonesia. Selain itu OJK dan BI juga telah mencoba kerjasama dengan 17 Pondok Pesantren (PP) di jatim di bidang ekonomi,” ungkap Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur.

Ia menambahkan, bank pemerintah yaitu Bank Jatim dan Bank UMKM akan didorong menjadi bank yang berkonsep financial inklusif. Konsep tersebut bermaksud agar suatu saat nanti orang non muslim mau menggunakan lembaga keuangan syariah.Karenanya atas seijin dan sepengetahuan BI dan OJK, Bank Jatim akan didorong supaya syariahnya semakin besar. “Tahun 2016 akan kita usahakan agar Bank Jatim Syariah akan semakin berkembang dan besar,” imbuhnya.

Sedangkan pengembangan Bank UMKM, akan didorong untuk mampu memberikan kredit syariah kepada masyarakat. Namun konsep yang di syariahkan nanti adalah nettonya bukan brutonya, agar bisa menurunkan suku bunga. “Ini penting karena keluhan yang disampaikan masyarakat adalah bank syariah jatuhnya lebih berat daripada bank konvensional,” terangnya.

Dijelaskan, selama ini bantuan zakat dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) selalu diberikan pada Malaysia. Tetapi sekarang Indonesia mempunyai kesempatan menerima bantuan zakat tersebut. Dicontohkan Inggris merupakan negara yang mampu mengembangkan konsep syariah dengan baik. “Ini membuktikan syariah justru tidak berkembang baik di negara asalnya. Dan konsep syariah membangun akhlak yang berbasis kejujuran,” katanya.

Ia menyarankan, perlunya restrukturisasi lembanga keuangan syariah. Selain itu juga diperlukan skala prioritas sebagai bentuk tindak lanjut, agar masyarakat awam semakin tahu mengenai konsep syariah. Misalnya dengan membangun pusat informasi seputar syariah, yang birisi literasi seputar syariah. “Rekomendasi Gubernur BI diperlukan agar kita bisa mengambil langkah yang tepat, ini penting karena BI berfungsi sebagai regulator,” tambahnya.

Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 3 sampai 9 November 2014 akan ada pertemuan antara 57 Gubernur Bank Sentral negara OKI 2014, di Makodam Brawijaya V. Sedangkan puncaknya akan diselenggarakan tanggal 5 November 2014, yang diisi dengan acara “Sholawat bersama Habib Syech”. “Dengan melakukan sholawat bersama dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah 2014 (FES 2014), ini menunjukkan bahawa islam di Jatim bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Dwi Pranoto mengatakan, visi pngembangang ekonomi syariah di atim yaitu sebagai regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia. Sedangkan misinya adalah menggerakkan perekonomian Jatim berbasis ekonomi syariah. Dwi menjelaskan, kunci Program Pengembangan dan Akselerasi Ekonomi Syariah (PPAES) adalah 5 “Lebih”. Lima hal tersebut adalah lebih mudah, lebih murah, lebih efisien, lebih baik, lebih menolong, dan lebih berkah. “Dengan konsep 5 L skema pembiayaan yang akan diberikan adalah model kemitraan bisnis dan Linkage pada industri keuangan. Juga Model Linkage pada Usaha Mikro dan Kecil bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar,” terangnya.

Pada tempat yang sama, Kepala Kantor OJK Regional III, Surabaya H. Yunnokusumo menyampaikan, sharing dana pihak ketiga untuk pengembangan syariah di Jatim masih sekitar 5%, kredit juga hanya 5%. Ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep syariah. “OJK mempunyai tanggung jawab penuh atas literasi syariah, karenanya kami akan bekerjasama dengan institusi dan akademisi seperti UIN Sunan Ampel misalnya,” tegasnya.

Turut hadir, perwakilan Muhammadiyah, perwakilan NU, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, juga beberapa pejabat di lingkup Setda Prov. Jatim. (eri)