29/10/2020

Jadikan yang Terdepan

Pakde Karwo Sabet MDGs Award 2014

Pakde Karwo menerima penghargaan MDGs Award 2013 dari Menko Kesra Agung Laksono didampingi Kepala BKKBN Pusat Fasli Jalal.
Pakde Karwo menerima penghargaan MDGs Award 2013 dari Menko Kesra Agung Laksono didampingi Kepala BKKBN Pusat Fasli Jalal.

* “Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif”

Jakarta, KabarGress.Com – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas warganya mendapat apresiasi Pemerintah Pusat. Di peringatan hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) 2014 yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat bekerjasama dengan Kemenkokesra RI, Kemenkes RI, BAPPENAS dan Badan POM di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 71­73 Pancoran Jakarta Selatan, Gubernur Jatim DR. H. Soekarwo mendapatkan penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) Target 5B (Kesehatan Reproduksi) tahun 2013, Selasa (30/9).

Gubernur Soekarwo yang disapa Pakde Karwo itu menerima penghargaan berupa sertifikat dan piala yang diserahkan secara langsung oleh Menkokesra RI Agung Laksono didampingi Kepala BKKBN Pusat Prof. dr. Fasli Jalal. Selain Provinsi Jawa Timur, penyerahan penghargaan tersebut juga diterima Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Provinsi DI Yogyakarta. Sementara untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Ponorogo juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Usai menerima penghargaan tersebut, Pakde Karwo menyampaikan rasa bangganya. Namun, sukacita yang ia rasakan itu merupakan berkat kerja kolektif yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintahannya. “Ini sebetulnya hasil kerjanya teman­teman bupati dan walikota seluruh Jawa Timur yang sangat terintegrasi dan kerjasamanya yang sangat baik,” kata Pakde Karwo.

Lebih lanjut ia menyebutkan, dukungan terhadap peningkatan kualitas masyarakat dengan menekan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dinilainya juga berkat dukungan berbagai stakeholder. Kerjasama itu dibangun antara pemerintah daerah bersama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi yang ada di tingkat bawah. “Bahkan, ujung yang paling bawah ketemu secara holistic dan kemudian dikembangkan satu konsep yang sangat bagus, yakni mulai keluarga berencananya, pendidikannya, mulai ibunya dilibatkan dengan keterampilan lewat parenting education. Jadi semua itu terjadi secara holistic integratif,” katanya.

“Jadi sekali lagi, ini semua merupakan hasil kerjasama yang sangat baik semua stakeholder,” imbuh Pakde Karwo.

Kepada wartawan, Pakde Karwo menyampaikan kalau usaha yang sudah dilakukan hingga mendapatkan penghargaan MDGs Award 5b 2014 dari pemerintah pusat itu akan terus dilakukan secara kontinyu. “Kami akan tetap mempertahankan kerjasama antara pemerintah daerah, BKKBN dengan oragnisasi profesi. Karena itu memang kekuatannya,” jelasnya.

Agar hasil penekanan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat di wilayahnya, Pakde Karwo akan terus mendorong seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur untuk menggerakkan program tersebut. “Sebab program ini menjadi program yang sangat penting dan urgent untuk dipikirkan bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Dwi Lisyawardani mengatakan, diterimanya penghargaan MDGs Award 2014 oleh Provinsi Jawa Timur karena kebijakan seorang Gubernur Jawa Timur yang mampu menerbitkan surat dukungan pelaksanaan program KB Kabupaten/Kota.

Dukungan surat itu diterbitkan Pakde Karwo yang tertuang dalam Surat Nomor 440/3035/031/2010 tanggal 25 Pebruari 2010. “Ini merupakan langkah awal revitalisasi pelaksanaan program KKBPK di Provinsi Jawa Timur untuk lebih mengoptimalkan keberhasilan program,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan Gubernur Soekarwo tidak hanya melalui surat tetapi juga implementasi melalui pembiayaan lewat APBD yang selaras dengan apa yang sudah diamanatkan dalam undang­undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Diamana, undang­undang mengajak untuk seluruh pemerintah daerah ikut mewujudkan penduduk yang seimbang dan berkualitas lewat pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk. Selain itu juga menekankan pada aspek npeningkatan ketahan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan dan kehamilan. “Implementasi itu akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan bangsa kita. Selain itu juga untuk membangun daya saing dengan bangsa lain dan dapat meningkatkan hasil pembangunan secara adil dan merata,” katanya.

Dukungan pencapaian program Keluarga Berencana yang sudah dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat mampu menghasilkan penduduk yang berkualitas. Adapun capaian itu ialah laju pertumbuhan penduduk untuk RPJMN sudah mencapai 1,14 persen dan 1,09 untuk RPJMD Jawa Timur. Sedang untuk angka kelahiran total sudah mencapai 2,1 TFR, KB pria 4,5 persen dari total keseluruhan dan unmeet need atau pasangan usia subur yang belum tertangani KB mengalami penurunan jumlahnya hingga 5 persen.

Selain itu, median umur kawin pertama perempuan sudah mencapai 21 tahun, meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien (REE) juga menjadi salah satu upaya yang terus digenjot. Tak hanya itu saja, provinsi ujung timur pulau Jawa itu juga mampu meningkatkan partisipasi keluarga dalam menumbuh kembangkan anak usia dini, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I anggota UPPKS dalam usaha ekonomi produktif serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam pelayanan PKBN. “Ini untuk bagaimana peningkatan kualitas masyarakat kita ini bisa semakin sejahtera,” kata Dani.

Sementara itu, lanjut Dani, sesuai data BPS tahun 2009, laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur mengalami penurunan angka hingga 0,52 persen. Angka mengalami penurunan dari kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2006 (0,57 persen), 2007 (0,56 persen), 2008 (0,54 persen) dan 2009 (052 persen). Sedang untuk angka kelahiran total (TFR), Jawa Timur mampu menekan angka tersebut hingga 1,92. Jumlah tersebut dinilai rendah jika disbanding dengan TFR nasional yang mencapai 2,1 TFR. (eri)