Gus Ipul: Setiap Warga Harus Dapat Pelayanan Kesehatan

Surabaya, KabarGress.com -Setiap warga harus mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, tidak ada lagi orang yang tidak bisa berobathanya  karena tidak punya uang. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul ketika membuka sosialisasi program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan Jatim bersama Pengurus cabang Nahdlatul Ulama se Jatim, di Hotel Santika Premiere Jl Gubeng Surabaya, Rabu (17/9)

Menurutnya, Pelayanan kesehatan kepada rakyat melalui BPJS merupakan revolusi dibidang kesehatan, maka harus dimanfaatkan sepenuhnya. “Saya mengharapkan program BPJS berjalan lancar. Jika seluruh Warga negara ikut BPJS akan lancar, oleh karena itu NU diminta mengambil inisiatif untuk mensosialisasikan kepada umat agar lebih memahami dan memanfaatkan BPJS khususnya kesehatan,” harapnya

Sementara itu Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH M Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, program prioritas PWNU adalah dakwah, pendidikan kesehatan dan ekonomi.Pilar gerakan NU untuk ahli sunnah wal jamaah yangmempunyai perspektif sebagai organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan kesejahteraan umat, dan melepaskan dari ketidakberdayaan.

Meski sudah ada penururnan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jatim, namun dirasakan masih cukup lebar. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan yang terbaik, utamanya bai masyarakat yang kurang mampu.

PWNU Jatim mempunyai klinik pusat koperasi pesantren, rumah bersalin, asosiasi rumah sakit NU yang tersebar di 22 Kab/ Kota. Diharapkan santri-santri di Ponpesmendapat layanan kesehatan gratis di klinik, karena seniman, orang gila terpasung, anjal, dan napi mendapat jaminan pengobatan gratis dari pemerintah.

“Saya berharap 70 % warna NU mempunyai Kartanu (Kartu anggota NU), sampai sekarang masih tiga juta kartanu. Diharapkan tahun 2015 tercapai 10 juta kartanu. Hal ini sangat berpotensi terhadap kehidmatan pemerintahan,” harapnya.

Dalam kesempatan itu hadir Ketua Divisi regional Jatim BPJS, para Ketua PWNU Kab/ Kota se Jatim, dinas instansi terkait. (Eri)