Ardmuji Tolak Pengadaan Laptop Baru

Surabaya, KabarGress.Com – Ketua DPRD Kota Surabaya sementara, Armuji, menolak keras pengadaan laptop baru untuk anggota dewan. Politisi asal PDIP itu lebih sepakat jika para wakil rakyat ini menggunakan komputer jinjing yang sudah digunakan anggota dewan periode sebelumnya.

Penolakan Armuji atas pengadaan laptop baru bukan hanya karena kondisi produk teknologi tersebut masih baru. Tapi juga karena saat ini banyak anggota dewan yang memiliki perangkat penunjang kerja yang jauh lebih baik. Semisal smartphone maupun tablet.

“Nggak usah beli laptop baru, buat apa. Malah menghabiskan anggaran saja. Anggota dewan lho sekarang punya alat penunjang kerja sendiri yang kualitasnya jauh lebih baik. iPad misalnya. Jadi saya kira tak begitu pentinglah pengadaan laptop itu,” ujar mantan ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.

Armuji juga meminta agar laptop yang sudah dikembalikan anggota dewan periode sebelumnya, tidak perlu diserahkan ke anggota dewan yang baru. Jika memang ada anggota dewan yang membutuhkan, mereka bisa langsung saja datang ke Setwan dan meminta laptop tersebut untuk digunakan.

Menurut dia, sejak awal pengadaan laptop untuk anggota dewan periode 2009-2014 tidak begitu mendesak dan terkesan mengada-ada.”Itu kan (pengadaan laptop), hanya ‘akal-akalannya’ WW (Wisnu Wardhana, mantan ketua DPRD Kota Surabaya),” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Surabaya, Afghani Wardhana mengaku, menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada anggota dewan. Kalaupun mereka tidak meminta laptop baru tidak menjadi masalah. Bahkan, jika para anggota dewan ini meminta pengadaan laptop baru, pihaknya juga akan memfasilitasi.

“Kalau mereka minta laptop yang ada sekarang diganti tablet, tidak masalah. Karena, kami tidak bisa melakukan pengadaan barang sendiri, usulan itu harus datang dari dewan, yang penting bisa menunjang kerja,” katanya.

Untuk diketahui, anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, mendapat fasilitas berupa laptop dengan merek Hewlett-Packard (HP). Laptop ini dibeli dari uang negara dengan harga per unit sekitar Rp15 juta. Dari 50 laptop, baru 26 saja yang sudah dikembalikan ke Setwan DPRD Kota Surabaya.

Jika laptop rusak, maka anggota dewan yang bersangkutan harus bersedia memperbaiki terlebih dulu sebelum dikembalikan ke Setwan. Sedangkan jika hilang, maka harus mengganti senilai harga laptop tersebut. (tur)