01/12/2020

Jadikan yang Terdepan

KORPRI Tentukan Pembangunan Bangsa

KORPRI Tentukan Pembangunan BangsaSurabaya, KabarGress.com – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia. Adapun caranya melalui membuat kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Demikian disampaikan  Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat membuka Rapat Regional Dewan Pengurus KORPRI Wilayah Timur tahun 2014 di Hotel Bisanta Bidakara Surabaya, Rabu (3/9) malam.

Menurutnya, kebijakan KORPRI harus memperhatikan pembangunan sebuah bangsa. Khususnya semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat umum. Salah satunya dengan merangkul masyarakat umum untuk membuat sebuah kebijakan. Peran KORPRI sebagai generator pembangunan harus bersentuhan langsung dengan masyarakat dimana masyarakat harus diajak rembug sesuai dengan culturebangsa ini. Dengan begitu, apa yang diinginkan masyarakat akan tersampaikan di tataran pusat. “Hal tersebut merupakan wujud dari pembelaan terhadap masyarakat kecil. Kelompok kecil tersebut harus diperhatikan, khususnya oleh KORPRI,” ucapnya.

Salah satu wujudnya adalah membuat regulasi dimana telah dibuat kesepakatan oleh berbagai pihak. Tentunya butuh ketegasan dan kejelasan khusus yang harus dilakukan KORPRI dalam membantu masyarakat agar rasa keadilan bisa dirasakan masyarakat. Sikap tersebut menghindarkan terjadinya kekacauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terjadi karena rasa ketidak adilan muncul di masyarakat.

“Apabila regulasi yang tepat dan membela masyarakat bawah, kedepannya terwujudnya masyarakat yang sejahtera bisa tercipta. Tentunya semuanya harus dilakukan dengan hati,” tutur Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Selain itu, dalam rangka membangun sebuah bangsa,  konsep mengenai pembangunan tersebut harus dipikirkan dengan matang. Salah satunya, menurut Pakde Karwo, KORPRI harus melakukan business to business dengan provinsi lain. Wujudnya melalui saling bertukar komoditi dengan provinsi lain. “Semisal, Jatim bekerjasama dengan Sumatera. KORPRI harus memahami kebutuhan dan kelebihan dari Jatim dan juga Sumatera sehingga terjalin kerjasama yang bagus,” lugasnya.

Cara yang dilakukan adalah dengan saling barter komoditi. Hal tersebut tentunya akan membawa efisiensi yang besar. Ongkos angkut akan tertekan, karena ada kegiatan timbal balik pengiriman, sehingga pihak yang diuntungkan adalah masyarakat karena harga yang berlaku akan lebih murah. “Harga yang terjangkau akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tambahnya.

Pakde Karwo menambahkan dengan adanya Undang – Undang (UU)  Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memberikan rasa lega bagi KORPRI karena nantinya akan ada peraturan yang akan membrikan wadah sendiri untuk mengurus KORPRI. UU ASN tersebut, merupakan wujud apresiasi Pemerintah Kabinet Pembangunan Jilid II. “ KORPRI sebagaimana mesin pembangunan ditempatkan pada proporsi yang tepat dengan adanya UU ASN, “ tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum KORPRI Nasional, Diah Anggraeni, SH, MM mengatakan  dengan adanya UU ASN, profesi korpri akan diatur sendiri. Tentunya, KORPRI akan diatur lebih terperinci. “Kedepannya KORPRI akan dibawa menjadi organisasi yang lebih professional dan netral terhadap partai politik dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi anggotanya,” jelasnya

Ia menuturkan, UU tersebut saat ini dalam proses pembuatan. Dengan adanya Muspimnas kali ini, salah satu agendanya adalah membicarakan mengenai  UU ASN . Didalamnya, akan aka nada masukan-masukan yang bersifat membangun KORPRI.

Mengenai isu perubahan status KORPRI yang tidak akan menjadi kedinasan, Dia bersikeras agar KORPRI tetap masuk dalam kedinasan. KORPRI merupakan wadah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan netral. Apabila tidak masuk dalam kedinasan, maka akan banyak wadah yang akan menaungi PNS. “Bukan tidak mungkin PNS akan berpolitik kembali seperti dulu. Oleh sebab itu, KORPRI masuk Dalam kedinasan merupakan harga mati,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Kementerian PAN Dan RB, Tasdik Kinanto SH, MHum, menjelaskan bahwa pada tahun 2014 ini, pemerintah membuka 100 ribu formasi Calon Pegawai negeri Sipil dengan rincian  35 ribu untuk pusat dan 65 ribu untuk daerah. Pendaftaran sudah dmulai dan pelaksanaannya pada eprtengahan September ini. Nantinya, rekrutmen dilakukan dengan system Computer Assisted Test (CAT). Dengan menggunakan CAT bertujuan agar memperoleh calon yang tepat sesuai yang dibutuhkan organisasi dan menciptakan proses yang bersih tidak terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Dengan CAT, putra putri terbaik bisa mengabdi untuk bangsa dan berkompetisi dengan sehat. Sehingga nantinya akan menghasilkan orang yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, “ ujarnya. ( Eri )