22/10/2020

Jadikan yang Terdepan

Gus Ipul Ajak Masyarakat Terlibat Jaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

dialog Kebangsaan dan halal bihalal pwnuSurabaya, KabarGress.com – Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menjaga ketertiban dankeamanan lingkungan, khusunya di Jatim. Hal tersebut dikarenakan berbagai pengaruh negatif  sering masuk ke dalam lingkungan masyarakat, khususnya hal-hal yang berkaitandengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian disampaikan Wagub Jatim saat memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal PWNU Jawa Timur dan Dialog Kebangsaan “Ancaman Terhadap Islan Indonesia danNKRI” di Kantor PWNU Cabang Jawa Timur, Jl. Masjid Agung Timur no.9, Surabaya, Kamis (21/8).

Menurutnya, akhir-akhir ini, pengaruh negatif yang masukke Jatim beraneka ragam, khususnya berkaitan dengan keyakinan. Akibatnya timbul beberapa konflik di beberapa wilayah yang awal permasalahannya adalah perbedaan keyakinan. Untuk menghindari hal tersebut beberapa kebijakan dilakukan oleh Pemprov Jatim.

“Salah satunya adalah diterbitkannya beberapa PeraturanGubernur (Pergub). Sudah ada sekitar tiga Pergub yang telahdibuat mengenai larangan ajaran agama diantaranya Pergub tentang Syiah, Ahmadiyah dan  yang terakhir adalah Pergub nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan GerakanISIS di Jatim,” ucap Gus Ipul sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, selain dengan diberlakukanannya Pergubtersebut, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Hal itubertujuan agar ketika sebuah ajaran masuk ke suatu tempat, bisa terdeteksi lebih awal baik atau tidaknya sehingga meminimalisir potensi terjadinya sebuah konflik.

Selain, peran masyarakat, tidak lupa Gus Ipul menegaskan bahwa kyai dan ulama  berperan besar dalam masuknya aliran agama yang tidak sesuai aqidah. Kyai dan ulama menjadi penyaring pertama dalam karena lebih mengetahui mengenai aqidah yang benar. Sehingga, apabila terjadi potensi  adanya aqidah yang melenceng bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah. “Dalam hal tersebut, urusan itu diserahkan sepenuhnya kepada kyai dan ulama karena mempunyai legitimasi untuk menjelaskan kepada public dalam membina, meyakinkan dan mencegah paham yang mampu menggoyahkan NKRI,“ tambahnya. (Eri)