22/10/2020

Jadikan yang Terdepan

Tiga Pesan Pakde Karwo Awali Masuk Kerja Pasca Lebaran

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Apel Pagi masuk pertama setelah libur Hari Lebaran di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (4/8).
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Apel Pagi masuk pertama setelah libur Hari Lebaran di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (4/8).

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur menekankan tiga pesan untuk melakukan percepatan pembangunan atau rekayasa. Rekayasa pembangunan dilakukan pada tiga bidang yakni pemerintahan, ekonomi dan kemasyarakatan, sesuai UU No. 32 Tahun 2004. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Apel Pagi saat masuk pertama setelah libur Hari Lebaran di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (4/8).

Ia mengatakan, rekayasa bidang pemerintahan lebih ditekankan pada tugas pokok pemerintah. Tugas pokok pemerintah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat asal pelayanan publiknya baik. Salah satu yang dapat meningkatkan pelayanan publik dengan reformasi administrasi.“Orang akan berubah jika administrasinya dibenahi. Ukuran dalam kegiatan pemerintahan yakni administrasi,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo mencontohkan, pada kebijakan pendapatanterdapat rekonsiliasi kas yang dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Rekonsiliasi ini sudah rutin dilakukan, namun yang belum dilakukan yakni rekonsiliasi pengeluaran. Untuk itu,setiap tanggal 10 bulan berikutnya Pemprov Jatim perlumelakukan pengecekan terhadap pengeluaran, stok opname di brankas.

Menurutnya, selama ini belum ada rekonsiliasi pengeluaran, karena yang diatur dalam administrasi keuangan hanya rekonsiliasi dalam pendapatan. Karena itu rekonsiliasi pengeluaran penting sekali dilakukan sebagai langkah reformasi administrasi. Teknisnya Pemprov Jatim akan setiap tanggal 10mencocokkan pengeluaran kas yang dipimpin Asisten IV.

“Ini termasuk pelayanan publik, apakah program yang dilakukan uangnya tersedia atau tidak. Jangan sampai uangnya tidak ada, tetapi programnya disusun. Maka perlu cek aliran kas dalam pengeluaran,” katanya.

Rekayasa bidang pemerintahan lainnya dapat dilakukan dengan adanya bendahara di setiap bagian. Dengan adanya bendaraha bagian, maka terdapat kompetisi terhadap sistem adminsitrasi antar bagian, serta bisa saling mengontrol pengeluaran. “Ini fungsi rekayasa pemerintahan kita terhadap pelayanan publik terhadap eksternal maupun internal kita baik di provinsi, kabupaten/kota,” tuturnya.

Pakde Karwo menyampaikan, rekayasa ekonomi yang dilakukan bersama Wagub Jatim menjelang AFTA antara lainmelakukan standarisasi barang-barang masuk dan keluar Jatim.Pekerjaan ini harus dilakukan Asisten II untuk menyiapkan standarisasi barang keluar dan masuk yang memenuhi syarat perdagangan ASEAN, mengkoordinisasi kualitas produk danpackaging produk. Selain itu, perlu juga ada pengaturan tentang kualitas produk dan perdagangan. Hubungan dengan ASEAN harus diperluas namun tetap ada batasan yang harus dilakukan.

“Produk kita dalam industri yang dijual ke luar provinsi dan luar negeri, maupun masuk dari luar provinsi dan luar negeri harus distandarisasi. Meskipun perdagangan dilakukan dengan NTT, namun kualitas barangnya harus bagus denganpackaging yang bagus juga. Jangan sampai produk UMKM Jatim sulit dilakukan perdagangan,” tegasnya.

Selain standarisasi, setelah Hari Raya, Pemprov Jatim bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium yang ada di Jatim untuk mengecek jamur, toksin, pestisida, merkuri, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. “Kita persiapkan hingga akhir tahun harus matang konsep ini,” ujarnya.

Pemprov Jatim juga terus melakukan pembenahan peraturan daerah. Pemerintah mempunyai fungsi untuk pengaturan, sebagai filter, bisa memisahkan mana yang boleh dan tidak boleh. Dalam hal ini, Asisten I dengan Tim Hukum memilah perda-perda yang akan diusulkan dalam menghadapi AFTA. Sebelumnya, Perda kesehatan sudah dibuat yang mengatur dokter masuk Jatim harus menguasai penyakit tropis,harus bisa berbahasa Indonesia.

Pakde Karwo menyampaikan, rekayasa kemasyarakatan yang dapat dilakukan seperti deklarasi penutupan lokalisasi Dolly, penanganan masalah anak jalanan (anjal) dan gelandangan dan pengemis (gepeng), kegiatan yang menyangkut pluralisme kehidupan berbagai kelompok seperti di Sampang. Untuk penutupan lokalisasi ini tidak ada kompromi, tetapi dengan pendekatan humanis. Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah mengingat di Dolly, sebelumnya sejumlah 84 orang terkena HIV/AIDS, terakhir 228 orang terkena HIV/AIDS.

Untuk penanganan anjal dan gepeng, menurutnya, agak tertunda sedikit di tahun 2014. Pemprov Jatim melalui Asisten III harus melakukan cek terhadap anjal dan gepeng, serta mendidik dan melatih mereka. “Pekerjaan yang lalu sudah bagus, harus ditingkatkan,” ujarnya.

Ditegasannya, berdasarkan Menteri Agama, ISIS termasuk kelompok teroris dan bisa membahayakan NKRI. ISIS bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. “Pekerjaan kita banyak di bidang kemasyarakatan dan perlu dilakukan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Setelah menjalankan rekayasa di ketiga bidang tersebut, menurutnya, pekerjaan yang dapat dilakukan yakni memperbaiki infrastruktur baik software maupun hardware. Infrastruktur software yang dibenahi seperti pembenahan pergub dan perda untuk menghadapi AFTA. Infrastrukturhardware yang dibenahi seperti pelabuhan udara dengan penambahan runway di Bandara Juanda, kepastian pada pelabuhan udara untuk segera dibuka penerbangan di Bawean dan Sumenep, pelabuhan laut di Brondong, Paciran, Gresik, Teluk Lamong, Tanjung Tembaga.

“Kita tidak bisa kompetisi dengan negara-negara ASEAN, jika infrastrukturnya tidak dibenahi. Kalau infrastruktur selesai, ongkos dalam transportasi kita menjadi lebih murah,” kata Pakde Karwo.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, Pemprov Jatim terus fokus untuk menyejahterakan masyarakat Jatim dengan langkah-langkah yang telah disampaikan Pakde Karwo.

Keduanya didampingi Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM menyampaikan Selamat Idul Fitri dan memohon maaf lahir dan batin kepada pejabat eselon II, III, IV, dan karyawan-karyawati di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Bappeprov Jatim, BPKAD Jatim. Seusai Apel, Sekdaprov Jatim melakukan sidak di lingkungan Biro Setdaprov Jatim. Dari pantauan, sekitar 778 orang karyawan-karyawati hadir dan tidak ada yang cuti pada hari pertama masuk pasca lebaran. ( Eri)