Perkuat BLK, Kurangi TKI Informal

Surabaya, KabarGress.Com – Pemprov Jatim berkomitmen mengurangi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri informal, dengan memperkuat keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK). “Jatim akan memperkuat layanan, perbaikan prosedur dan mekanisme pengiriman TKI sesuai dengan kompetensi sebelum dikirim ke luar negeri. Mereka diberikan pelatihan keterampilan telebih dahulu di BLKyang ada di daerah-daerah ,” ujar Wagub Jatim H. Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja BNP2TKI(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)  di kantornya, Jumat (18/7).

Ia mengatakan, Pemprov Jatim akan melihat sistem yang ada mulai dari hulu hingga hilir. “Apakah ada yang perlu diperbaharui atau diperbaiki guna memperkuat BLKdalam pemberian pelatihan kepada calon TKI, sehingga mereka memiliki kompetensi dan keahlian sebelumdiberangkatkan ke luar negeri,” ujarnya.

“Jangan sampai pada saat di BLK, TKI diajarkantentang keahlian masak-memasak, namun ketika di luar negeri mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Ini yang menjadikan TKI kita kurang di hargai dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar,”tambahnya .

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Prov. Jatim pada Februari 2014, jumlah penduduk Jatim sekitar 38.999.837 juta jiwa dengan rincian 19.605.311 (50,27 %) laki laki dan perempuan 19.394.526 (49,73 %). Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.380.000 adalah usia kerja dan sebanyak 20.717.775angkatan kerja.

Pada Januari-Juli 2014, penempatan TKI ke luar negeri, menempati urutan pertama Jatim mengirimkan TKI ke Hongkong sebanyak 5.767 jiwa, Taiwan 6.181 jiwa, Malaysia 3.474 jiwa, Arab Saudi 2.345 jiwa dan Singapura 2.908 jiwa.

Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansur menjelaskan, maksud dan tujuan ke Jatim ingin menyerap aspirasi dari Pemprov Jatim terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya pengelelolaanTKI.

Ia menjelaskan, BNP2TKI ingin memastikan bahwa BLK yang ada disesuaikan dengan standart kompetensi sehingga mempengaruhi kualitas TKI yang akan dikirim ke luar negeri. “Menghadapi Pasar Bebas Asean 2015, tidak ada pilihan, kecuali meningkatkan kualitas TKI dengan memaksimalkan peran BLK di daerah. Ini artinya, tenaga kerja dari Indonesia dituntut untuk memiliki kompetensi yang legal dan mumpuni sebelum bekerja di luar negeri,” pungkasnya. (Eri)