05/12/2020

Jadikan yang Terdepan

Warga Terdampak Dolly – Jarak Golput

dollySurabaya, KabarGress.Com – Warga terdampak sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak benar-benar membuktikan janjinya tidak akan menggunakan hak suara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terbukti nyata. Yakni, RW III, VI, X, XI, dan XII. Berdasarkan dari pengamatan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RW tersebut, warga terdampak tidak cukup antusias mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu. Sebut saja TPS 75 RT 6 RW 12 di gang Dolly.

Salah seorang warga yang terdaftar di TPS 75, sebut saja “Anton”, mengaku tidak penting memberikan hak suaranya. Pasalnya, kebutuhan hidup sehari-hari bukan ditentukan oleh seorang presiden. “Aku ndak percaya dengan presiden mas, presiden ndak bakal ngurus kita yang lemah ini,” tuturnya, Rabu (9/7/2014).

Bahkan, dia juga berjanji tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota 2015 mendatang. Sebab, dirinya menyatakan kecewa dengan Walikota Surabaya saat ini yang semena-mena menutup lokalisasi Dolly dan Jarak.“Kita ini sudah ndak percaya dengan pemimpin, apalagi dengan Walikota Surabaya,” tegasnya.

Memang angkat golput di Kelurahan Putat Jaya diperkirakan meningkat. Hal ini sebagai imbas dari penutupan paksa lokalisasi peninggalana nonik Belanda Dolly Van Der Mart. Di TPS 73 RT 4 RW 12 Kelurahan Putat Jaya hanya 157 orang yang menggunakan suaranya dari daftar pemilih tetap (DPT) 377 orang.

Banyaknya warga yang golput sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Juru bicara Front Pembela Lokalisasi (FPL) Saputro menyatakan, ada beberapa RT yang menolak didirikan TPS. Pasalnya momen pilpres tidak mampu merubah situasi dan kondisi lokalisasi Dolly dan Jarak sebagai tempatnya untuk mengais rezeki.

“Jangan warga ditakut-takuti, karena warga menganggap bahwa Pilpres kali ini tidak ada istimewanya dan hanya merupakan pemilihan demokrasi untuk kaum borjuasi, kami juga meyakini bahwa Pilpres kali ini hanya settingan pihak asing, buktinya masih ada info akan menaikan harga BBM dan upah buruh tetap jauh dibawah upah internasioal,” ucapnya.

Senada dengan Pokemon, wakil ketua RT 1 RW 11 Yitno menyatakan di wilayahnya menolak didirikan TPS. “Sebelumnya saya memang petugas PPS, tetapi kini kami lebih baik diam, dan warga juga tidak menginginkan jalan dan lahannya ditempati TPS,” ujarnya.

Ketua RT 6 RW 5 Supeno mengatakan bahwa warganya mempersilahkan ada pendirian TPS, namun dirinya mengakui bahwa tak satupun warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Sesuai hasil rapat di balai RW setempat, seluruh warga sepakat tidak akan menggunakan hak pilihnya.

“Kami sudah terlanjur sakit hati dengan pemerintah karena tidak lagi peduli dengan rakyat kecil,” ucapnya. (tur)