30/09/2020

Jadikan yang Terdepan

KP3 KNPI Jatim Akan Laporkan KPU ke KI Jika Tak Transparan

Juru bicara KPPP KNPI, Hardly Stefano
Juru bicara KPPP KNPI, Hardly Stefano

Surabaya, KabarGress.Com – Komite Pengawas Penyelenggara Pemilu (KP3) dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengingatkan agar ketika pleno penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tidak hanya sebatas merekapitulasi jumlah DPK, tetapi harus berbasis identitas pemilih by name dan by adress.

“Hal ini perlu diingatkan supaya tidak ada kecurangan atau permainan penyelenggara atau sinyalemen yang kurang bagus kinerja KPU Jatim dan membahayakan terhadap hasil pemilu legislatif 2014,” ingat juru bicara KPPP KNPI, Hardly Stefano, Rabu (2/7/2014).

Hardly menegaskan, disamping itu pihaknya meminta KPU Jatim memberikan DPK by name dan by adress agar KP3 KNPI bisa mengawal proses demokrasi pilpres tanpa ada kecurangan dengan cara mengaburkan data pemilih. Maka dari itu, pihaknya akan mendeadline 3 Juli untuk jawabannya, kalau tidak dihiraukan pihaknya akan melaporkan ke Komisi Informasi (KI) sesuai UU 14 tahun 2008.

“Kalau KPU Jatim tidak mau transparan, maka kami akan laporkan mereka ke Komisi Informasi, karena menghalangi publik mendapatkan akses informasi, dan itu jelas ada ancaman pidananya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengatakan, pihaknya tidak pernah menutupi semua tahapan pilpres yang sedang berlangsung. Terlebih semua tahapan itu juga melalui proses sosialisasi. Karena itu, Eko mengaku heran kalau KP3 KNPI Jatim akan diadukan ke KI.

“Semua tahapan kami lakukan secara terbuka. Bahkan kami sosialisasikan ke masyarakat luas. Jadi apa dasarnya kami dilaporkan ke KI, toh semua sudah kami lakukan dengan sosialisasi terbuka,” katanya. (Tur)