26/10/2020

Jadikan yang Terdepan

Lokalisasi Dolly dan Jarak Tinggal Kenangan

* Walikota Ingatkan Batas Waktu Pengambilan Kompensasi Hanya 5 Hari

Penutupan Dolly dan Jarak ini juga diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Gatot Suprapto, Kolonel Arh Nisan Setiadi, Komandan Resort Militer 084/Bhaskara Jaya, dan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Juanita.
Penutupan Dolly dan Jarak ini juga diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Gatot Suprapto, Kolonel Arh Nisan Setiadi, Komandan Resort Militer 084/Bhaskara Jaya, dan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Juanita.

Surabaya, KabarGress.Com – Lokalisasi Dolly dan Jarak resmi ditutup oleh Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Salim Segaf Aljufri, dalam deklarasi warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, untuk alih fungsi wisma dan alih profesi bagi wanita harapan sekaligus pemberian bantuan secara simbolis dari Mensos RI dan Gubernur Jawa Timur, di Islamic Center Surabaya (ICS), Rabu (18/6/2014) malam.

Perwakilan warga Putat Jaya, mucikari dan para PSK membacakan deklarasi di hadapan para undangan. Dalam deklarasi yang dibacakan bersama-sama mengandung empat poin. Pertama, mereka ingin wilayah Putat Jaya menjadi wilayah yang bersih, sehat, aman, tertib. Kedua, wilayah Putat Jaya menjadi wilayah yang bermartarbat sesuai ketentuan agama, dan peraturan yang tetap.

Ketiga, mereka meminta kepada aparat yang berwenang untuk menindak secara tegas, para pelaku perdagangan orang, pelaku perbuatan asusila, dan pengguna bangunan untuk perbuatan maksiat. Keempat, mereka ingin wilayah Putat Jaya menjadi wilayah yang maju, aman, dan tertib. Mereka juga mengharap bimbingan Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat.

Setelah melakukan deklarasi, mereka secara bersama-sama menandatangani kesepakatan mengakhiri praktik prostitusi di Dolly dan Jarak. Penandatanganan penutupan Dolly dan Jarak ini juga diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Gatot Suprapto, Kolonel Arh Nisan Setiadi, Komandan Resort Militer 084/Bhaskara Jaya, dan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Juanita.

Mensos RI Salim Segaf Aljufri, mengapresiasi langkah tegas Pemkot Surabaya. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan program Mensos. Pemerintah saat ini enggan fokus dalam penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteran sosial (PMKS). Kalau pemerintah daerah tidak bangkit bersama-sama menangani masalah PMKS, maka pemerintah pusat tidak akan mampu.

“Masalah PMKS yang terpenting adalah bagaimana mereka memahami untuk mendapatkan haknya. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Ujung-ujungnya menjual diri,” tegasnya.

Gubernur Jatim, Soekarwo juga mengatakan, Permprov Jatim tidak akan tinggal diam membiarkan rakyatnya hidup tidak bermartabat. Menurutnya, tidak seorangpun yang memiliki cita-cita menjadi wanita harapan.

“Dan itu dicoba di Bangunrejo dan Dupak Bangunsari. Mereka diurus sampai sekarang. Apakah semuanya berhasil? Ya ndaklah,” jelasnya.

“Tiga hal yang diurus Pemkot Surabaya saya senang. PSK, mucikari, dan lingkungan sosial. Pemerintah tidak membiarkan warga keleleran. Hanya mungkin yang pendapatannya tinggi menjadi lebih kecil dengan ditutupnya Dolly,” tambahnya.

Pemerintah memberikan bantuan berupa buku tabungan dari Mensos sebesar sekitar Rp7,3 miliar, dan 315 orang keluarga rentan dari Gubenur Jatim sebesar Rp1,5 miliar, warga terdampak 97 berupa kontrak kerja dari Walikota Surabaya, dan dari Lazisnu kepada lima warga terdampak.

Ketua PWNU Jatim menyambut baik penutupan itu. Menurutnya, jutaan umat Islam malam ini melakukan sujud syukur. PWNU, dan 44 badan otonom PWNU serta ulama pesantren se-Jatim mendukung rencana mulia itu. Jaringan prostitusi dan perdagangan manusia harus ditutup.

“Pemerintah jangan ragu. Masyarakat muslim di Jatim selama ini diam saja. Tapi kalau singa dibangunin, susah tidur lagi. Mereka siap memback up Pemkot Surabaya,” jelasnya.

“Sudah saatnya Surabaya bebas dari maksiat. Dan sudah saatnya Surabaya menjadi barometer pembangunan mansusia,” tandasnya.

Walikota Surabaya memberikan waktu lima hari kepada mucikari dan PSK untuk mengambil kompensasi. Menurutnya, setelah lima hari tidak diambil, Pemkot harus bertindak tegas dan membiarkan mereka tidak mendapat uang kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, PSK dan mucikari yang ingin mendukung program pemkot kerap mendapat intimidasi.

“Kalau setelah lima hari tidak diambil, saya akan ambil tindakan tegas, saya akan menswiping Dolly dan Jarak,” tegasnya.

Risma, sapaannya, mengatakan penolakan dari warga biasa. Itu pula yang terjadi saat penutupan lokalisasi sebelumnya. Butuh waktu untuk mengatasi para PSK dan mucikari yang berjumlah sekitar 1.449. “Kita akan bertindak sesuai dengan aturan, kalau mereka melawan kita akan mengacu pada aturan apa yang harus kita lakukan,” tandasnya. (tur)