18/09/2020

Jadikan yang Terdepan

PSK Surati Presiden, Ketua Dewan Curigai Ada yang Menggerakkan

protesSurabaya, KabarGress.Com – Konflik penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak terus menggelinding. Ketua DPRD  Surabaya Muchammad Machmud menilai langkah para pekerja seks komersial (PSK) menyurati Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilakukan pada Kamis (5/6/2014) tidak murni atas inisiatif sendiri.

Legislator asal Partai Demokrat mencurigai keterlibatan oknum yang sengaja menggerakkan wanita tuna susila itu. Dia memandang awalnya aksi tersebut adalah hal yang wajar karena sebagai bentuk kegelisahan menjelang penutupan Dolly pada 18 Juni 2014.

Tetapi ia kemudian merasa janggal ketika melihat kop surat tersebut ternyata semuanya sama. Pihaknya curiga, ada pihak-pihak yang menyuruh dan ada yang membuatkan isi surat tersebut. “Mana mungkin PSK nya bisa menulis sekreatif itu kalau tidak ada yang mengarahkan,” ujarnya di Balai Kota Surabaya, Jumat (6/6/2014).

Namun bagaimanapun, pihaknya tidak risau jika surat tersebut benar-benar dikirim ke presiden. Ia bahkan sempat berkelakar kalau dilaporkan ke malaikat juga tidak masalah. Meski begitu, DPRD Surabaya tetap mendukung penuh keputusan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menutup lokalisasi terbesar se Asia Tenggara itu.

Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta tidak ada sweeping yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) ke tempat prostitusi tersebut. Pasalnya, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah aparat kepolisian.

Ketua FKUB, Chalini mengatakan, meski pihaknya tidak punya kewenangan dalam menyikapi penutupan lokalisasi, tapi pihaknya berkewajiban menyerukan agar tidak terjadi benturan antar masyarakat.

Terlebih saat ini menjelang bulan puasa. Selama bulan suci ini, pihaknya berharap agar warga muslim, khususnya yang ada di sekitar lokalisasi Dolly, dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan tenang.

“Kalau Dolly ditutup, kami sepakat, kami dukung pemkot. Tapi ormas-ormas jangan lakukan sweeping di tempat hiburan maupun lokalisasi. Biarkan aparat penegak hukum yang bergerak,” ujarnya usai pengukuhan FKUB 2014-2017 di gedung Balai Kota Surabaya. (Tur)