60 Persen Dana Banpol untuk Pendidikan Politik

Surabaya, KabarGress.Com – Pemkot Surabaya memaparkan mekanisme pembagian dana bantuan politik (banpol) 2013 kepada sepuluh parpol yang menempatkan wakilnya di DPRD Surabaya. Pada kesempatan itu dijelaskan bahwa anggaran banpol tahun ini masih tetap sama dengan tahun 2012, yakni Rp644.208.000.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Soemarno menjelaskan, pembagian banpol sama sekali tidak berubah. Per suara dihargai Rp726,05. Perhitungannya, Rp900.000.000 (anggaran tahun sebelumnya, tahun 2008) dibagi perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 sebanyak 1.239.583 suara (7 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Surabaya). Hasilnya, diperoleh angka Rp726,05 per suara.

“Nominal banpol masih sama dengan tahun 2012 karena perhitungannya mengacu hasil pemilu tahun 2009,” papar Soemarno di ruang rapat Bakesbanglinmas, Senin (18/2). Dengan demikian, tiga parpol teratas penerima banpol paling banyak masih dihuni Partai Demokrat Rp226.376.000, PDIP Rp137.230.000, dan PKS Rp47.453.000.

Soemarno menggarisbawahi, yang perlu mendapat perhatian yakni adanya perubahan mendasar tentang aturan penggunaan banpol. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pada pasal 9 ayat (3) disebutkan, bahwa terhitung mulai tahun anggaran 2013, parpol wajib menggunakan 60 persen dana banpol untuk pendidikan politik. “Sedangkan sisanya untuk kegiatan operasional sekretariat,” ujar pejabat kelahiran Nganjuk ini.

Yang dimaksud pendidikan politik jika merujuk Permendagri No 24 Tahun 2009 adalah kegiatan yang mencakup peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

“Gampangnya bisa berupa kegiatan pengayaan, pematangan kader, seminar, pemantapan pengetahuan politik, dan pelantikan. Ini memang peraturan baru, sebelumnya tidak ada ketentuan seperti ini,” kata Kabakesbang Linmas.

Ahmad Zakaria, perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih perlu kejelasan lebih detail soal ketentuan baru tersebut. Misalnya, apakah kebutuhan sewa gedung dan narasumber dapat dimasukkan pos pengeluaran pendidikan politik?. Menanggapi pertanyaan tersebut, Soemarno berjanji akan mengkonsultasikannya ke BPK agar penggunaan dana banpol tidak menyalahi prosedur.

Sementara terkait nasib dua parpol yang tak lolos verifikasi KPU untuk pemilu 2014, Soemarno menyatakan pada prinsipnya, semua parpol yang mendapat kursi di DPRD Surabaya pada pemilu 2009 lalu tetap berhak mendapat dana banpol. Termasuk dalam hal ini Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Dengan catatan, kedua partai itu tidak melebur dengan partai lain atau dengan kata lain masih eksis dengan panji partainya.

“Normalnya, kesepuluh parpol itu berhak atas dana banpol hingga pelantikan hasil pemilu 2014. Jika ada partai yang merger, kami akan berkonsultasi ke pusat, apakah jatahnya hilang atau tidak,” tandas Soemarno. (toro)