PWNU: Antisipasi Intervensi Luar Pada Konferwil 2013

Surabaya, KabarGress.Com – Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakat manapun juga. Untuk itu pada Konferensi Wilayah PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jatim pada rapat harian gabungan syuriah dan tanfidziah minggu lalu berharap agar pihak luar tidak banyak ikut campur apalagi mengatur otoritas NU. Demikian siaran pers yang disampaikan Humas PWNU Jatim, Norhadi, kepada media ini, Minggu (3/2/2013).

NU merupakan perwujudan upaya ulama dalam mengorganisasikan perjuangan untuk mencapai tujuan. Karenanya NU dipimpin Ulama dan beranggotakan ulama serta pengikutnya (santri). Pada usia yang ke-90 NU merupakan organisasi matang dan  berbasis sehingga menarik pihak luar ikut mencampuri urusan internal NU.

Mengingat setelah konferwil NU diadakan pemilihan Gubernur Jatim, Pileg dan Pilpres, sehingga pengaruh luar dirasa sangat kuat memasuki konferwil NU. Upaya PWNU  Jatim agar tidak ada kubu-kubuan, pecah belah kader, mencegah riswah (politik uang) dan intervensi luar  mengembalikan  mekanisme pemilihan Rais dan Ketua melalui musyawarah mufakat. Metode NU ini sudah digunakan sejak jaman sahabat Rusulullah SAW yakni dengan konsep “ahlul halli wal ‘aqdi” (AHWA).

Ini merupakan konsep lama yang pernah digunakan NU di masa lalu dan terakhir digunakan pada Muktamar Situbondo (1984), namun konsep akan dipadu dengan sistem demokrasi NU seperti diatur pada anggaran rumah tangga NU pasal 42. Sehingga konsep ini menjadi konsep baru yang akan dilaksanakan pertama kali oleh PWNU Jatim.

AHWA terdiri dari 9 kiai khos yang dipilih oleh rais se Jatim. Mekanismenya, sebelum konferwil NU Jatim, PCNU melalui rapat gabungan syuriah dan tanfidziah mengusulkan tiga nama calon dari mana saja di daerah Jatim rais syuriah dan ketua tanfidziah. Kemudian  ditabulasi oleh panitia, hasil tabulasi  akan diumumkan secara terbuka di hadapan peserta konferwil. Nama-nama itu akan diambil sembilan peringkat teratas untuk syuriah (sembilan nama yang disebut ‘ahlul halli wal aqdi) dan sembilan teratas untuk tanfidziah. Musyawarah akan dipandu pimpinan PBNU.

Sistem baru yang merupakan hasil penyempurnaan pola lama dengan pola baru itu  bertujuan melaksanakan amanat konstitusi dengan baik dan benar, memilih pemimpin yang mempunyai kompetensi maksimal, menghindari pengaruh ekternal dalam menentukan kepemimpinan, menangkal “riswah” atau suap yang sering disebut dengan “money politics” (politik uang) dan juga menangkal intervensi eksternal berupa calon dadakan atau calon bayaran.

Dengan sistem baru ini PWNU berharap mendapatkan pemimpin terbaik yang Al-Shidqu dapat dipercaya, selalu benar, tidak berdusta, Al-Amânah wa al-wafâ bi al-’ahd dapat menepati janji, Al-Ta’âwun tolong menolong di antara anggota-anggota NU khususnya dan sesama umat muslim pada umumnya, berpengalaman secara organisasi. Sehingga dapat membawa NU menjadi lebih baik. (ro)